Thailand Bikin Forum Undang Junta Myanmar, Indonesia Ketua ASEAN Menolak Hadir
- Willy Kurniawan/Pool Photo via AP
Thailand – Thailand membenarkan menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara tetangga untuk membahas kebuntuan politik dan kekerasan di Myanmar, pada Senin, 19 Juni 2023. Sebuah inisiatif yang telah dikritik negara-negara di ASEAN karena berpotensi merusak upaya perdamaian regional dan dilakukan junta militer Myanmar.
Sebuah pernyataan yang dirilis Minggu, oleh Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan tujuan dari dialog informal itu membahas berbagai topik untuk melengkapi upaya ASEAN untuk menyelesaikan situasi di Myanmar.
Pertemuan tersebut diklaim dihadiri oleh perwakilan dari Laos, Kamboja, India, China, Brunei dan Vietnam, serta Myanmar.
Beberapa negara anggota ASEAN lainnya, seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia, menolak menghadiri pertemuan, lantaran Thailand selaku tuan rumah sengaja mengundang pemerintah junta militer Myanmar secara sepihak.
Diketahui, junta militer Myanmar telah dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi 10 negara anggota ASEAN sejak mereka merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 lalu.
Menlu se-ASEAN saat KTT ASEAN di Labuan Bajo, 9 Mei 2023
- AP Photo/Achmad Ibrahim, Pool
Pemerintah Thailand yang didukung militer mengundang seluruh menteri luar negeri ASEAN, termasuk yang ditunjuk oleh junta Myanmar, untuk membahas proposal untuk sepenuhnya kembali melibatkan Myanmar dalam pertemuan di tingkat para pemimpin ASEAN.
Kritikus melihat pertemuan itu merusak pendekatan ASEAN untuk mengatasi krisis di Myanmar, tetapi Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan pembicaraan diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
"Kami menderita lebih dari yang lain, karena Thailand memiliki lebih dari 3.000 kilometer perbatasan darat bersama serta perbatasan laut," kata Chan-ocha kepada wartawan dilansir ABC."Itulah mengapa pembicaraan diperlukan. Ini bukan tentang memihak."
Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai, mengatakan sebelumnya bahwa krisis Myanmar telah mengirim pengungsi melintasi perbatasan Thailand dan telah memukul keras perdagangan di perbatasan kedua negara.
"Kami dapat mengatakan bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang ingin melihat masalah ini berakhir secepat mungkin," kata Pramudwinai kepada penyiar Thai PBS.
Dia mengatakan negara-negara ASEAN lainnya "Seharusnya berterima kasih kepada kami karena telah melakukan sesuatu untuk membantu mendukung tujuan utama mereka," sambungnya
Menteri Luar Negeri yang ditunjuk Junta Myanmar, Than Swe, dijadwalkan bergabung dalam pembicaraan itu, kata dua sumber yang mengetahui pertemuan itu kepada Reuters.
Tetapi beberapa anggota ASEAN menolak hadir dengan alasan ketidaksetujuan mereka atas rencana pertemuan tersebut, sementara yang lain mengirim pejabat junior.
Indonesia, selaku ketua ASEAN saat ini, yang telah berbulan-bulan mencoba melibatkan pemangku kepentingan utama dalam konflik Myanmar dalam upaya untuk memulai proses perdamaian, tidak bergabung dalam pembicaraan tersebut.
Reaksi Indonesia
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
- VIVA/M Ali Wafa
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan ASEAN "tidak mencapai konsensus untuk melibatkan kembali atau mengembangkan pendekatan baru terhadap masalah Myanmar", menurut sebuah surat yang dilihat oleh Reuters dan diverifikasi oleh sebuah sumber.
Direktur Asia Human Rights Watch Elaine Pearson mengatakan pertemuan itu cukup merusak sentralitas ASEAN. "Kami telah melihat krisis hak asasi manusia yang meningkat, 1,2 juta orang mengungsi, ribuan tewas dan puluhan ribu ditangkap," kata Ms Pearson.
"Jadi bagi Thailand untuk melanjutkan dan mengadakan pertemuan ini - yang melibatkan menteri luar negeri Myanmar, benar-benar merusak upaya ASEAN untuk mencoba dan meminta pertanggungjawaban junta," tegasnya
Pemerintah Indonesia mengkritik pertemuan yang diselenggarakan Thailand dengan mengundang seluruh menteri luar negeri negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan junta Myanmar.
Menurut Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya, pendekatan Thailand hanya dengan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar, telah menyalahi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.
"Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan," kata Ngurah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Aturan main yang dia maksud merujuk kepada Konsensus Lima Poin dan hasil beberapa KTT ASEAN yang ditujukan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih negara itu pada Februari 2021.
"Dalam satu organisasi kalau ada perdebatan atau perbedaan pendapat itu hal biasa, tetapi harus dilihat bahkan dalam KTT Labuan Bajo yang lalu ada kesepakatan di antara para pemimpin ASEAN bahwa Konsensus Lima Poin masih menjadi acuan," tutur Ngurah.
Simak Lima Poin Kesepakatan ASEAN Atas Krisis di Myanmar
