Australia Batalkan Sewa Lahan untuk Lokasi Baru Kedutaan Rusia
- AP/Joel Carrett.
Canberra – Pemerintah Australia membatalkan sewa lahan untuk Kedutaan Besar Rusia mendirikan gedung baru di dekat Gedung Parlemen Australia.
Hanya dalam waktu satu jam setelah pemerintah mengumumkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk mengakhiri masa sewa, Parlemen Australia mengesahkannya dengan dukungan oposisi, menurut laporan ABC News.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan pemerintah mengambil langkah tersebut mengingat risiko dari keberadaan Kedubes Rusia di lokasi baru tersebut.
Bendera Rusia.
- ANTARA FOTO
"Pemerintah telah menerima nasihat keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran bangunan baru Rusia yang begitu dekat dengan Parlemen Australia," kata Albanese kepada wartawan di Parlemen, menurut transkrip di situs resminya.
Albanese mengatakan keputusan itu diambil untuk kepentingan nasional Australia dan dia berterima kasih kepada anggota parlemen atas kerja sama mereka.
Lebih lanjut, dia membantah bahwa langkah tersebut diambil untuk mengusir para diplomat Rusia karena perang yang sedang berlangsung di Ukraina.
Albanese memastikan bahwa kehadiran diplomatik Rusia akan terus berlanjut.
"Sama seperti Australia yang memiliki kehadiran diplomatik di Moskow. Ini bukan tentang mengubah itu, ini tentang risiko spesifik yang ada di lokasi ini, dan itulah mengapa kami mengambil tindakan ini," kata dia.
Menteri Dalam Negeri Australia Clare O'Neil mengatakan RUU itu ditujukan untuk mencegah sebidang tanah disewakan oleh Otoritas Ibu Kota Nasional ke Federasi Rusia.
“Masalah utama dengan usulan lokasi kedua Kedutaan Besar Rusia di Canberra adalah lokasinya yang berbatasan langsung dengan Gedung Parlemen,” kata O'Neil. (Ant/Antara)
Korban TPPO di Myanmar Minta Pemerintah Indonesia Segera Pulangkan Mereka
Warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar, minta bantuan pemerintah segera dipulangkan
