Fakta-fakta Proposal Damai Prabowo, Ditolak Ukraina Disanjung Rusia

Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto sempat mengajukan usulan perdamaian (peace plan) antara perang Rusia dan Ukraina. Namun, usulan tersebut ternyata ditolak mentah-mentah oleh pihak Ukraina. Usulan itu juga menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. 

Saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, pada Sabtu, 3 Juni 2023, Prabowo diketahui mengajukan tiga poin untuk penyelesaian konflik di Ukraina. Poin itu terdiri dari gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.

Meski memberikan usulan agar konflik di kedua negara itu berakhir, namun sayangnya Prabowo mendapat penolakan langsung dari Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menyebut bahwa rencana Prabowo tergolong aneh. 

Dari pihak Ukraina, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik adalah Presiden Rusia Vladimir Putih harus menarik mundur pasukannya yang berada di wilayah Ukraina. 

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," ujarnya. 

Lain dengan Ukraina yang menolak mentah-mentah peace plan milik Prabowo, Rusia justru terbuka lebar dengan adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh pihak manapun. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko menyebut bahwa dia telah mendengar poin-poin yang diberikan Prabowo melalui berbagai media, meski belum mendapatkan draft resmi dari Menhan RI itu. 

"Kami menyambut baik upaya semua negara yang ditujukan untuk penyelesaian konflik ini secara damai," ujar Rudenko, dikutip dari kantor berita Rusia, Tass, Rabu, 7 Juni 2023.

Proposal perdamaian Prabowo juga membuat Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi angkat suara. Retno menyebut untuk poin-poin yang lebih jelas, dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, media dapat menanyakannya langsung pada Prabowo. 

"Mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran dan pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialogue beberapa hari lalu," tutur Retno. 

Dia menambahkan bahwa posisi Indonesia tidak pernah berubah dalam konflik tersebut, dan tetap mendorong untuk kedua belah pihak menghormati kedaulatan dan integritas masing-masing negara.

Peace plan yang diajukan Prabowo dan ditolak oleh Ukraina juga mendapatkan reaksi dari salah satu politisi Indonesia. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hassanudin, menyebut bahwa usulan yang diberikan Menhan RI tidak sesuai dengan penyelesaian masalah pertempuran di lapangan. 

"Substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika untuk menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Itu tidak sesuai," katanya. 

"Kita juga jadi masuk ke ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat, dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita."

Presiden Jokowi juga sempat menanggapi mengenai proposal perdamaian Prabowo yang ditolak oleh pihak Ukraina. Jokowi berencana memanggil Menhan Prabowo ke Istana untuk membahas proposal yang dia sampaikan di forum internasional itu.

Presiden menegaskan bahwa usulan yang dilontarkan Menhan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada akhir pekan lalu merupakan proposal dari yang bersangkutan dan bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia. 

"Itu dari Pak Prabowo sendiri," kata Jokowi pada wartawan, saat konferensi pers usai pembukaan Rakernas III PDI Perjuangan, di gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, pada hari Selasa. 

"Tapi saya belum bertemu Pak Prabowo, mungkin hari ini atau besok saja diundang, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan," ujarnya. 

Prabowo Overlap?

Menanggapi proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diusulkan Prabowo ditolak, Partai Gerindra angkat suara. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas menyebut bahwa proposal tersebut sudah sesuai, pihaknya juga tidak memaksakan kedua negara untuk menyetujui proposal damai. 

"Saya pikir langkah-langkah itu sudah sepantasnya dan sewajarnya. Toh, resolusi itu bukan berarti kita memaksakan Rusia maupun Ukraina untuk harus lakukan gencatan senjata," ucapnya, pada Senin, 5 Juni 2023. 

Dia juga mengungkapkan bahwa proposal yang diajukan Prabowo sudah sesuai dengan prinsip politik luar negeri, yang bebas aktif. Apalagi, proposal itu tidak memihak salah satu negara, melainkan demi perdamaian dunia. 

"Kita enggak pro terhadap Rusia, gak pro terhadap Ukraina, tapi kita berada di tengah-tengah. Sehingga, saya pikir itu langkah yang sangat tepat," ujarnya

Pemutihan Utang UMKM, Petani hingga Nelayan Dinilai Bisa Pulihkan Ekonomi Domestik

Presiden Prabowo Subianto menghapus utang macet UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya.

VIVA.co.id

6 November 2024