Resesi Seks Semakin Parah, Pemeritah Jepang Lakukan Hal Ini
- U-Report
VIVA Dunia – Jepang akan mengucurkan US$25 miliar atau setara dengan Rp370,63 triliun untuk mengatasi penurunan angka kelahiran yang kerap disebut juga sebagai fenomena resesi seks.
Istilah resesi seks mengacu pada penurunan gairah seseorang untuk berhubungan seks, memiliki anak, dan menikah yang disebabkan banyak berbagai faktor.
Tokyo,
- 1420147
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan uang tersebut akan diberikan langsung ke masyarakat dalam bentuk subsidi. Adapun bantuan itu diberikan untuk biaya pendidikan dan perawatan prenatal, hingga promosi kerja yang fleksibel dan cuti ayah.
Subsidi sebesar Rp 370,63 triliun itu akan diberikan oleh pemerintah Jepang selama tiga tahun ke depan.
Selain itu, Kishida juga akan membuat kebijakan demi meningkatkan pendapatan bagi kaum muda dan generasi yang mengasuh anak.
"Kami akan bergerak maju dengan langkah-langkah ini untuk melawan penurunan angka kelahiran tanpa meminta masyarakat menanggung beban lebih lanjut," katanya seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin, 5 Juni 2023.
Masalah resesi seks memang tengah melanda beberapa negara, China dan Korea Selatan salah satunya. Namun, masalah resesi seks paling akut memang terjadi di Jepang.
Negara berpenduduk 125 juta ini mencatat kurang dari 800 ribu kelahiran tahun lalu. Angka ini menjadi yang terendah sejak pencatatan dimulai, sementara biaya perawatan lansia melonjak.
Tokyo,
- 1419777
Negeri Sakura memiliki populasi tertua kedua di dunia setelah Monako. Aturan imigrasi yang relatif ketat, ditambah resesi seks, membuat Jepang kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat.
Disisi lain, kebijakan subsidi Rp370,63 triliun yang diambil Kishida tadi menuai kritik. Pasalnya, Kishida dinilai gagal untuk mengidentifikasi sumber pendanaan selain pemotongan pengeluaran di tempat lain dan meningkatkan ekonomi.
Presiden Prabowo Dinilai Bisa Lakukan Ini soal PPN Jadi 12 Persen pada 2025
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 menjadi polemik di masyarakat saat ini.
