Atasi Resesi Seks, Jepang Gelontorkan Rp371 Triliun untuk Dukung Anak Mudanya Punya Anak
- VIVA/Syahrino Putama
VIVA Dunia – Pemerintah Jepang pada hari Kamis waktu setempat mengumumkan langkah-langkah khusus untuk mengekang penurunan angka kelahiran dengan meningkatkan dukungan keuangan untuk rumah tangga dengan anak-anak.
Tokyo mengatakan akan menghabiskan sekitar 3,5 triliun Yen (sekitar US$25 miliar atau Rp370 triliun) per tahun untuk membalikkan tren yang, meski memengaruhi banyak negara maju, sangat akut di Jepang. Resesi seks memang menjadi topik hangat di Jepang, karena warganya, khususnya masyarakat muda enggan punya anak.Â
Orang tua akan berhak atas tunjangan bulanan sekitar 15 ribu Yen, sekitar US$107 atau Rp1,5 juta untuk setiap anak dari bayi baru lahir hingga usia dua tahun. Kemudian akan ada 10 ribu Yen untuk anak-anak berusia tiga tahun ke atas, dengan cakupan yang diperluas untuk mencakup anak-anak di sekolah menengah atas.
Bendera Jepang
Menurut draf tersebut, negara tidak lagi menggunakan pendapatan rumah tangga sebagai kriteria dalam memberikan tunjangan kepada orang tua. Pemerintah juga berencana membuka taman kanak-kanak atau tempat penitipan anak untuk anak-anak, meski orang tua mereka tidak memiliki pekerjaan.
Ini akan menaikkan tunjangan cuti pengasuhan anak, mulai tahun fiskal 2025, sehingga pendapatan keluarga tetap tidak berubah hingga empat minggu bahkan ketika kedua orang tua mengambil cuti.
Langkah-langkah tersebut juga mencakup peningkatan cuti melahirkan berbayar dan pemberian subsidi untuk perawatan kesuburan.
Angka menunjukkan bahwa kelahiran tahunan di Jepang tahun lalu turun di bawah 800.000 untuk pertama kalinya di negara berpenduduk 125 juta jiwa itu. Itu telah memenuhi tolok ukur penurunan baru delapan tahun lebih awal dari yang diperkirakan.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang mengumumkan rencana tersebut pada bulan Maret, mengatakan dia mengusulkan "kebijakan untuk mengatasi penurunan angka kelahiran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya" dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan bagi generasi yang mengasuh anak.
"Kami akan bergerak maju dengan langkah-langkah ini untuk melawan penurunan angka kelahiran tanpa meminta masyarakat menanggung beban lebih lanjut," katanya kepada sekelompok menteri, pakar, dan pemimpin bisnis.
Wisata di Kota Tokyo, Jepang.
- VIVA/Syahrino Putama
Jepang memiliki populasi tertua kedua di dunia setelah Monako, dan aturan imigrasi yang relatif ketat berarti menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terbatas.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa lebih dari sembilan dari 10 perusahaan Jepang merasakan krisis tentang percepatan penurunan angka kelahiran. Sementara itu, biaya merawat lansia melonjak.
Pemerintah Kishida telah menghadapi kritik atas anggapan kegagalan untuk mengidentifikasi sumber pendanaan yang tidak bergantung pada pemotongan belanja dan harapan untuk perbaikan ekonomi.
