Banyak Perekrutan PMI Ilegal, BP2MI Himbau Masyarakat Tak Tergiur Gaji Tinggi
- Natania Longdong/VIVA
VIVA Dunia – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyebut bahwa saat ini pihaknya siap memerangi para calo yang merekrut para anak-anak bangsa, dengan cara yang ilegal. Menurutnya, oknum tersebut merupakan musuh negara.
"Tidak boleh ada satu manusia atau kelompok manusia melakukan eksploitasi kepada manusia yg lain. Saya bilang sama pak Mahfud MD, negara tidak diplokamirkan untuk makan siang dengan para penjahat. Ini waktunya perang melawan sindikat," kata Benny kepada wartawan, di Jakarta, Senin, 22 Mei 2023.
Dia membeberkan bahwa saat ini perekrutan pekerja migran dilakukan di kantong-kantong PMI seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). menurutnya, perekrutan dilakukan dengan embel-embel gaji tinggi.
Kepala BP2MI
- Natania Longdong/VIVA
"Mereka direkrut, dijanjikan gaji tinggi, dijanjikan diberangkatkan cepat, padahal ilegal, yang akhirnya masalah timbul setelah sampai di negara penempatan," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, dia menghimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan proses perekrutan yang cepat dan mudah. Dia menekankan bahwa perekrutan PMI yang legal melalui BP2MI, dilepaskan dengan hormat oleh pejabat negara dan diberikan fasilitas yang memadai.
"Bekerja ke luar negeri hak setiap warga negara, konstitusi kita menjamin. Untuk ke luar negeri adalah hak warga negara. Nah, tugas pemerintah adalah memberikan fasilitasi, kemudahan, biaya yang murah, kecepatan pelayanan, perlakuan hormat, pemberian fasilitas-fasilitas penghormatan, sehingga yang dilakukan melalui G to G yg kita gloritifikasi, itu untuk merubah mindset mereka," ujarnya.
"Karena selama ini kan untuk menyebut TKI, PMI, seolah2 mereka pekerja rendahan, itu gaboleh lagi, lihatlah, mereka orang terpilih, dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan, serta ketika mau dilepas mereka diberikan perlakuan hormat oleh negara. Jadi memilih berangkat secara resmi itu tentu menjamin keselamatan kita."
Imigrasi Gandeng Polri dan BP2MI Cegah TPPO dari Desa
Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pembekalan kepada 146 Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang resmi dibentuk oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus A
