Partai 'Anak Muda' Menang Pemilu Thailand, Rezim Militer Siap-siap Digusur
- AP Photo/Wason Wanichakorn
VIVA Dunia – Partai Move Forward yang digawangi anak-anak muda Thailand mencetak sejarah dengan memenangkan pemilu di Thailand yang digelar Minggu, 14 Mei 2023. Partai Move Forward yang merupakan partai oposisi pemerintah, secara mengejutkan berhasil merebut mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Partai Move Forward, yang dipimpin oleh pengusaha muda berusia 42 tahun, Pita Limjaroenrat, menempati posisi pertama dalam pemilihan, melampaui sebagian besar ekspektasi publik. Bahkan melewati perolehan partai Pheu Thai, partai oposisi terkuat yang selalu menduduki puncak jajak pendapat. Pheu Thai menduduki peringkat kedua dalam pemilu tahun ini.
Rencananya, dua partai oposisi teratas Thailand, Move Forward dan Pheu Thai akan segera membahas kerjasama politik tahap berikutnya dalam upaya mereka menggantikan rezim pemerintahan Thailand yang didominasi militer.
Partai Move Forward Thailand yang dipimpin Pita Limjaroenrat menang pemilu
- AP Photo/Wason Wanichakorn
Pheu Thai dipimpin Paetongtarn Shinawatra, putri mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri populis yang digulingkan oleh kudeta militer tahun 2006 dan merupakan kekuatan pendorong di belakang partai.
"Kemenangan elektoral yang luar biasa oleh Move Forward dan Pheu Thai adalah tanda yang menentukan bahwa para pemilih menginginkan pemerintahan di mana rakyat, bukan militer, yang menentukan masa depan mereka," kata Tyrell Haberkorn, seorang sarjana studi Thailand di University of Wisconsin dilansir AP News, Rabu, 17 Mei 2023.
"Pemilih menginginkan Thailand dengan kebebasan berbicara, tanpa wajib militer, dan di mana suara rakyat dihargai, bukan sesuatu untuk dibungkam atau dibeli," katanya.
Ketua Move Forward, Pita Limjaroenrat mengatakan, Senin, dia telah berbicara dengan lima partai lain membahas pembentukan pemerintahan koalisi. Dengan demikian, koalisi itu akan memiliki total 309 kursi di parlemen, memberikan stabilitas lebih dari kemitraan 292 kursi dengan Pheu Thai sebagai satu-satunya sekutu.
Parlemen selanjutnya akan memilih perdana menteri baru pada bulan Juli, sehingga memiliki waktu sekitar dua bulan untuk mencapai kesepakatan.
Kemenangan Move Forward ini dirayakan dengan semarak. Para pendukung Move Forward melewati jalan-jalan di Bangkok pada Senin sore untuk merayakan kemenangan mereka. Pita tersenyum lebar dan melambai saat konvoi truk terbuka membawanya dan anggota partai lainnya perlahan melewati jalan-jalan di bagian lama ibu kota.
Thailand selama sembilan tahun terakhir dipimpin oleh mantan komandan militer Prayuth Chan-ocha, yang merebut kekuasaan dalam kudeta militer 2014 dan dikembalikan sebagai perdana menteri setelah pemilu 2019.
Massa pendukung Partai Move Forward merayakan kemenangan di jalan-jalan Bangkok
- AP Photo/Wason Wanichakorn
Dia mencalonkan diri kembali pada hari Minggu, walaupun disalahkan atas ekonomi Thailand yang tertinggal. Kegagalan itu diklaim akibat pandemi virus corona, namun lebih dari itu untuk menggagalkan reformasi demokrasi — poin yang menyakitkan bagi pemilih yang lebih muda.
Sentimen zaman sudah berubah dan itu benar, kata Pita. "Dan hari ini adalah hari yang baru dan semoga penuh dengan sinar matahari yang cerah harapan ke depan," ujar Pita
Sebelumnya, Pita menulis di Twitter bahwa dia siap membawa perubahan sebagai perdana menteri ke-30 negara itu. "Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan saya, saya akan menjadi perdana menteri Anda. Apakah Anda telah memilih saya atau tidak, saya akan melayani Anda,"
Penentang Rezim Militer Thailand
Move Forward dan Pheu Thai telah bersekutu dalam menentang campur tangan berulang militer dalam politik, yang ditunjukkan oleh lebih dari selusin kudeta yang telah dilakukan sejak 1932, ketika Thailand menjadi monarki konstitusional, dan terakhir pada 2006 dan 2014.
Kedua partai juga mendukung reformasi beberapa aspek monarki, posisi yang membuat gusar kaum royalis konservatif yang menganggap institusi itu sakral. Move Forward lebih blak-blakan tentang masalah ini, bahkan itu dianggap radikal dalam konteks politik arus utama Thailand.
Proses penghitungan suara yang dihitung hari Senin, Move Forward berhasil merebut 151 kursi yang diproyeksikan di majelis rendah mereka dengan memenangkan lebih dari 24% suara populer untuk 400 kursi daerah pemilihan, dan lebih dari 36% suara untuk 100 kursi yang dialokasikan oleh perwakilan proporsional.
Partai Pheu Thai berada di urutan kedua dengan total kursi gabungan diproyeksikan menjadi 141.
Partai Persatuan Bangsa Thailand pimpinan Prayuth menempati posisi kelima dalam pemilihan konstituen dan ketiga dalam penghitungan preferensi partai, dengan proyeksi total 36 kursi.
Meski angka tersebut menempatkan Pita pada posisi yang menguntungkan untuk menjadi perdana menteri berikutnya, dia menghadapi jalan yang sulit.
Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayut Chan o Cha
- ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Wisnu Widiantoro
Jalan Terjal Jadi PM
Kandidat PM dihalangi oleh aturan konstitusional yang dibuat oleh pemerintah militer untuk menahan partai politik dengan seruan populis agar tidak mengakar dan menjungkirbalikkan tatanan konservatif yang telah lama terbentuk.
Perdana menteri dipilih melalui sidang gabungan dari 500 anggota DPR yang baru terpilih dan 250 senator, yang ditunjuk oleh militer. Pemenang harus mengamankan setidaknya 376 suara.
Senat, pendukung kuat dari tatanan royalis bersama dengan tentara dan pengadilan, dengan suara bulat memilih Prayuth pada tahun 2019, memungkinkannya mengatasi urutan pertama Pheu Thai dan membentuk pemerintahan koalisi.
Ada kemungkinan besar Pita akan dianggap terlalu radikal oleh beberapa partai mitra, dan mereka harus mencari kandidat yang lebih moderat.
Paetongtarn dari Pheu Thai adalah pilihan paling populer dari basis partainya. Tetapi hubungannya dengan ayahnya, Thaksin, yang tidak pernah didamaikan dengan militer sejak menggulingkannya pada tahun 2006, akan membuat sulit mendapatkan dukungan dari Senat.
Salah satu kandidat perdana menteri Pheu Thai lainnya, raja real estate Srettha Thavisin, akan memiliki peluang yang lebih baik dalam konteks ini.
Ada juga kekhawatiran unsur-unsur konservatif dalam politik Thailand akan dipakai yang dianggap sebagai trik kotor untuk mempertahankan kekuasaan.
Sejak jatuhnya Thaksin, mereka telah berulang kali menggunakan pengadilan dan lembaga negara independen seperti Komisi Pemilihan untuk mengeluarkan keputusan hukum yang kontroversial untuk melumpuhkan atau menenggelamkan ancaman politik dari lawan. Upaya semacam itu kemungkinan besar akan memicu protes jalanan yang masif.
"Apakah bentuk koalisi yang diajukan Pita dengan 309 kursi cukup stabil? Di dunia yang demokratis, ini yang paling stabil. Tapi di dunia setengah kediktatoran yang menjadikan Senat sebagai variabel penting, Move Forward harus mengungkit Senat dengan suara rakyat," kata Pinkaew Laungaramsri, seorang profesor antropologi di Universitas Chiang Mai.
"Kita harus menunggu dan melihat apakah para otoriter berani menggunakan otoritas tidak sah mereka yang bertentangan dengan keinginan rakyat. Jika mereka melakukan itu, itu hanya menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk kembali ke jalan," tegasnya
