Jokowi Tegaskan RI Siap Berdialog dengan Junta Myanmar: Bukan Berarti Pengakuan
- Setkab
VIVA Dunia – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah Indonesia siap melakukan dialog atau pembicaraan dengan semua pemegang kepentingan di Myanmar demi alasan kemanusiaan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers penutup rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 11 Mei 2023.
"Indonesia siap berbicara dengan siapa pun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan," kata Jokowi.
Presiden Jokowi melakukan konferensi pers pada pertemuan pemimpin KTT ASEAN 2023
- Setpres
Menurutnya, para pemimpin dalam KTT Ke-42 ASEAN sepakat menyatakan tindakan pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tidak bisa ditoleransi. Sebab, hal tersebut sejalan dengan mandat dari Lima Poin Konsensus yang dirumuskan para pemimpin ASEAN pada April 2021 untuk membantu mengakhiri konflik di Myanmar.
"Five point consensus (5pc) memandatkan ASEAN harus engage dengan semua stakeholders, inklusivitas harus dipegang kuat ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan," ujarnya
Lima Poin Konsensus Lima Poin yang dirumuskan para pemimpin ASEAN pada April 2021 untuk membantu mengakhiri konflik di Myanmar, yang dimaksud Presiden Jokowi pada intinya menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog.
Selain itu, konsensus tersebut juga mendesak junta untuk mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Selain itu, Presiden Jokowi juga berharap kepada semua stakeholder di Myanmar memiliki komitmen untuk melakukan dialog internal demi melindungi masyarakat.
"Kami berharap Myanmar juga memiliki komitmen politik untuk berdialog internal di antara mereka."
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyampaikan bahwa ASEAN tidak ingin dicampuri oleh pihak luar, atau pun pihak di dalam ASEAN untuk mengambil manfaat dari konflik di Myanmar. Menurutnya, kekerasan harus dihentikan dan rakyat perlu untuk dilindungi.
"Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN, yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat dilindungi," pungkasnya.
