Soal Isu Myanmar, Jokowi Ingatkan Pihak di Luar ASEAN Tak Boleh Ikut Campur dan Ambil Untung

Presiden Jokowi melakukan konferensi pers pada pertemuan pemimpin KTT ASEAN 2023
Sumber :
  • Setpres

VIVA Dunia – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pada konferensi persnya di Labuan Bajo, pada Kamis, 11 Mei 2023, mengatakan bahwa aksi brutal junta militer terhadap rakyat Myanmar tidak dapat ditoleransi. Jokowi juga menegaskan bahwa pihak luar, atau pun pihak di dalam ASEAN tidak boleh mengambil manfaat dari konflik di Myanmar.

Jokowi Ajak 2 Cucunya Nonton Laga Timnas Indonesia Vs Filipina di Manahan

"Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi, dan 5 poin konsesus memandatkan ASEAN harus melakukan pendekatan dengan semua pemangku kepentingan," kata Jokowi. 

"Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN, yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat dilindungi," tambahnya.

Penjelasan OIKN soal Heboh Aguan Investasi di IKN Demi Selamatkan Jokowi

Pemimpin junta militer Myanmar, Than Shwe

Photo :
  • matanews

Dia juga menambahkan, bahwa kredibilitas ASEAN ikut dipertaruhkan karena adanya konflik pada salah satu anggota blok itu. "Inklusifitas harus dipegang kuat dengan ASEAN, karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan," sambungnya. 

Jokowi Tanpa Partai dan Diisukan Gabung Golkar, Bahlil: Kami Selalu Terbuka kepada Siapa Saja

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia siap berbicara dengan semua stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan, menurut Jokowi. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. 

"Dan yang penting untuk saya tegaskan, melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. Sehingga saya tadi menyampaikan dipertemuan, bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN."

Diketahui, Junta militer Myanmar belum diundang ke pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena kegagalannya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian tersebut, yang disetujui oleh jenderal tertinggi pada April 2021 dalam sebuah pertemuan di Jakarta. 

Sekretaris Jenderal Asean Kao Kim Hourn mengatakan di sela-sela KTT bahwa rencana tersebut, yang melibatkan penghentian kekerasan, akses kemanusiaan penuh dan dialog dengan semua pihak, akan terus dilakukan dan melibatkan junta. 

“Kami ingin melihat penghentian kekerasan secepat mungkin,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya