Ingin Tekan Prostitusi dan Perceraian, Partai Demokrat Thailand Akan Legalkan Sex Toys
- Times of India
VIVA Dunia – Sebuah partai politik konservatif Thailand, yaitu Partai Demokrat, sedang berusaha untuk "merayu" masyarakat menjelang pemilihan umum bulan depan, dengan janji pihak mereka akan melegalkan sex toys mainan seks.Â
Terlepas dari reputasinya sebagai salah satu negara paling bebas secara seksual di Asia Tenggara, negara Gajah Putih yang masyarakatnya mayoritas beragama Buddha tetap lah konservatif dengan sex toys seperti vibrator, dildo, dan perangkat intim lainnya merupakan hal ilegal.
Partai Demokrat telah menjadi pemain utama dalam politik Thailand sejak 1940-an namun gagal dalam pemilu 2019 dan merosot dalam jajak pendapat untuk pemungutan suara pada 14 Mei mendatang. "Mainan seks berguna karena dapat menurunkan prostitusi serta perceraian karena ketidakcocokan libido seksual, dan kejahatan terkait hal seksual," kata perwakilan partai Ratchada Thanadirek dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Senin lalu melansir South China Morning Post.
Dia mengatakan pemerintah juga kehilangan kesempatan untuk memungut pajak atas impor legal stimulator erotis. Sementara mainan seks dianggap "tidak bermoral" di beberapa tempat di Thailand, banyak yang masih masuk ke kerajaan secara ilegal dari luar negeri, kata partai itu.
Siapa pun yang terbukti menjualnya dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda hingga US$1.800, meskipun mereka tersedia secara bebas di kios-kios jalanan di beberapa distrik Bangkok yang kurang menyehatkan. Ratchada mengatakan saat ini tidak ada kontrol kualitas atas mainan seks impor dan beberapa korsleting, menyebabkan masalah keamanan.
Partai Demokrat yang didirikan pada tahun 1946 adalah partai tertua di Thailand. Kini menganut ideologi pro-monarki dan ekonomi liberal, Demokrat berada di urutan keempat dalam jajak pendapat masyarakat dengan skor (4,75%) setelah Pheu Thai (47.20%), Move Forward (21,20%), dan United Thai Nation (10,8%).
Dengan basis elektoral yang tangguh di Bangkok dan wilayah selatan, partai ini memiliki empat perdana menteri, termasuk Chuan Leekpai (1992-1995 dan 1997-2001) dan Abhisit Vejjajiva (2008-2011).
Namun popularitasnya runtuh dalam pemilu 2019 yang kontroversial yang menyebabkan pemimpin kudeta Prayuth Chan-ocha diangkat sebagai perdana menteri.
Saat ini penilaian masyarakat terhadap Partai Demokrat Thailand jauh di bawah 10 persen dalam jajak pendapat.
Partai itu terlibat skandal seks tahun lalu ketika 14 wanita secara resmi mengajukan pengaduan terhadap mantan wakil pemimpinnya, Prinn Panitchpakdi. Dia membantah tuduhan di depan pengadilan.