Gelombang Evakuasi Warga Negara Asing dari Sudan, Arab Saudi dan AS Kompak

Rakyat Sudan tetap menggelar protes di jalan guna menuntut Dewan Peralihan Militer (MTC) menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.
Sumber :
  • Anadolu Agency.

VIVA Dunia – Gelombang evakuasi para diplomat dan warga negara asing dari Sudan terus mengalir sejak Sabtu, 22 April 2023.

AS Ancam Israel Stop Bantuan Militer jika Tak Segera Perbaiki Situasi Gaza

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Sabtu lalu mengumumkan telah berhasil memulangkan 91 warga Saudi bersama dengan sejumlah warga dari negara lain, di antaranya Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Tunisia, Pakistan, India, Bulgaria, Bangladesh, Filipina, Kanada, dan Burkina Faso.

Bentrokan militer dan kelompok paramiliter di Khartoum Sudan

Photo :
  • AP/Marwan Ali
Respons Kekerasan Pemukim Ilegal Israel kepada Warga Palestina, AS Hanya Nyatakan "Prhatin"

Total sebanyak 150 orang, termasuk diplomat dan pejabat asing yang dievakuasi dari Sudan tiba di Jeddah. Mereka merupakan gelombang pertama warga sipil yang dievakuasi dari tengah pertempuran di Sudan. Negara-negara lain juga Bersiap untuk mengevakuasi warga mereka.

Sementara itu pada Minggu, 23 April 2023, salah satu faksi yang bertikai di Sudan, Pasukan Pendukung Cepat (RSF), mengatakan mereka telah berkoordinasi dengan pasukan Amerika Serikat untuk mengevakuasi pada diplomat dan staf Kedutaan Besar AS di Khartoum.

AS Akan Mendukung Israel dan Pertahanannya jika Iran Balas Menyerang, Kata Juru Bicara Pentagon

Setidaknya 70 orang terdiri dari diplomat dan staf kedutaan diterbangkan dari zona kelebihan di area Kedutaan Besar AS di Khartoum ke lokasi yang belum dijelaskan.

Departemen Luar Negeri AS pun untuk sementara menangguhkan operasi di kedutaan karena situasi keamanan Sudan yang buruk. Tidak jelas kapan Kedubes AS di Khartoum akan kembali berfungsi.

"Komando Pasukan Pendukung Cepat telah berkoordinasi dengan Misi Pasukan AS yang terdiri dari enam pesawat, untuk mengevakuasi diplomat dan keluarga mereka pada Minggu pagi," kata RSF melalui tweet mereka.

Mereka pun berjanji untuk bekerja sama dengan semua negara demi memastikan penguncian yang aman bagi warga asing.

RSF mengklaim akan membuka semua bandara di Sudan untuk menggelar proses penangkapan itu. Namun sejauh ini belum ada verifikasi bandara saya yang ada di bawah kontrol RSF. Bandara utama Sudan sementara ini ditutup.

Asap membumbung akibat Militer Sudan dan kelompok paramiliter bertempur untuk menguasai negara.

Photo :
  • Planet Labs PBC via AP.

Perebutan kontrol kekuasaan di Sudan antara RSF melawan kubu militer Sudan kini telah menyebabkan negeri itu jatuh kembali dalam kemelut perang saudara. Kelompok militer dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattal al-Burhan.

Sementara itu RSF yang didominasi oleh Janjaweed atau kelompok milisi bersenjata yang umumnya berasal dari suku nomaden Arab di Sudan bergerak di bawah komando Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo. Di era pemerintahan Presiden Sudan Omar al-Bashir, milisi yang dikerahkan Sudan untuk meredakan pemberontakan di Darfur.

Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, proses penangkapan warga mereka dan sejumlah warga negara lain dilakukan oleh Angkatan Laut Kerajaan Arab Saudi. Mereka didukung oleh unsur-unsur lain dari Angkatan Bersenjata Kerajaan.

Bendera Arab Saudi.

Photo :
  • Ist

Al-Ekhbariya yang dikelola oleh pemerintah Saudi merilis beberapa video kapal perang kerajaan yang tengah mendekati pelabuhan Jeddah pada Sabtu. Setelah turun dari kapal, para diplomat dan warga yang dievakuasi disambut oleh sejumlah pejabat dan tentara.

Menurut Al-Ekhbariya, sebelum diangkut dengan kapal perang menuju Jeddah, mereka diangkut dari zona perang menggunakan konvoi kendaraan menuju Port Sudan. Proses penangkapan itu merupakan proses menangkap warga sipil pertama dan dari Sudan.

Sejumlah negara, seperti AS, Inggris, Prancis, dan China juga telah berencana untuk menerbangkan warga mereka keluar dari Khartoum menggunakan pesawat militer.

Pihak militer Sudan mengatakan, Burhan telah dihubungi oleh sejumlah pemimpin negara untuk menjamin keamanan dan “memfasilitasi” pengenalan warga dan misi membasahi negara-negara itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya