Makin Memanas, Presiden Taiwan Kecam Latihan Militer China
- AP Photo/Ringo H.W. Chiu, File.
VIVA Dunia – Presiden Taiwan Tsai Ing-wen merasa geram dengan tindakan China yang berlebihan. Dia mengutuk latihan militer China di Selat Taiwan, dan mengatakan bahwa China tidak menunjukkan perilaku bertanggung jawab sebagai negara besar di Asia.
Latihan skala besar China selama tiga hari, yang berakhir pada Senin, 10 April 2023, adalah tindakan pembalasan atas pertemuan Tsai dengan Ketua DPR Amerika Serikat, Kevin McCarthy di California, pada pekan lalu.
“Sebagai presiden, saya mewakili negara kita di dunia, kunjungan ke negara-negara sekutu atau singgah di AS dan berinteraksi dengan teman-teman internasional kita, telah berlangsung selama bertahun-tahun, ini juga merupakan harapan bersama rakyat Taiwan," kata Tsai dalam sebuah pernyataan.
VIVA Militer: Armada tank tempur Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA)
“Tapi China menggunakan ini sebagai dalih untuk memulai latihan militer, menciptakan ketidakstabilan di Selat dan wilayah Taiwan. Ini bukanlah sikap negara besar yang bertanggung jawab di wilayah ini.”
Namun, China melihat pertemuan itu sebagai ancaman, dan menganggap bahwa pertemuan itu mendorong pemilih dan politisi Taiwan, untuk mendukung kemerdekaan formal untuk pulau itu.
Melansir dari AP, Rabu, 12 April 2023, Partai Komunis China juga menyebut langkah itu akan menyebabkan perang.
Sebagai informasi, Kedua belah negara itu berpisah pada tahun 1949, setelah perang saudara, dan pemerintah Beijing mengatakan Taiwan wajib bergabung kembali dengan China jika perlu dengan paksa.
China tidak mengakui lembaga pemerintah Taiwan, dan telah memutuskan hampir semua komunikasi dengan pemerintah Tsai sejak pemilihan pertamanya tahun 2016. Beijing juga telah memblokir partisipasi Taiwan di sebagian besar organisasi internasional, dimulai dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Survei menunjukkan mayoritas warga Taiwan mendukung keadaan kemerdekaan de facto saat ini. Sementara pemerintah Tsai mengatakan deklarasi kemerdekaan formal tidak diperlukan karena pulau itu sudah menikmati status negara berdaulat, meskipun China berupaya mengisolasinya secara diplomatis.
