7 Ribu Ton Sampah Berserakan di Paris Imbas Aksi Protes yang Meluas
- AP Photo/Lewis Joly.
VIVA Dunia – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada hari Jumat, 17 Maret 2023, kembali menghadapi protes dan tuduhan anti-demokrasi. Aksi semakin membesar, setelah dirinya membuat kebijakan pensiun dini.
Kebijakan yang kontroversial itu, juga tanpa persetujuan atau pemungutan suara di Parlemen. Aturan pensiun dini tidak dapat direalisasikan, hanya dengan menggunakan kekuatan konstitusional tanpa pemungutan suara.
Meski Senat Prancis telah mengadopsi RUU tersebut, tetapi keengganan anggota parlemen oposisi sayap kanan di Majelis Nasional tidak memihak Macron. Sehingga kalah suara dalam debat parlemen.
"Kita tidak bisa mengambil risiko melihat 175 jam debat parlemen menjadi sia-sia,” kata Perdana Menteri Elisabeth Borne, yang membela kebijakan Macron.
Di lain sisi, Aurelien Pradie, seorang anggota parlemen dari partai oposisi sayap kanan mengatakan bahwa kebijakan Macron menimbulkan risiko pecahnya demokrasi di negara itu.
"Kami memiliki masalah demokrasi. Undang-undang ini, yang akan mengubah kehidupan orang Prancis, yang telah disetujui tanpa pemungutan suara sedikit pun di Majelis Nasional,” kata Pradie, dikutip dari The Sundaily, Jumat, 17 Maret 2023.
Kereta api, sekolah, layanan publik, dan pelabuhan sejak Januari terkena dampak pemogokan terhadap reformasi yang diusulkan Macron.
Prancis juga mengalami beberapa protes terbesar dalam beberapa dekade. Pemogokan bergilir juga dilakukan pegawai pengangkut sampah, dan telah menyebabkan sekitar 7.000 ton sampah menumpuk di jalan-jalan.
Pada hari Kamis, 16 Maret 2023, ribuan orang berkumpul di luar parlemen untuk memprotes langkah pemerintah Macron.
“Saya marah dengan apa yang terjadi. Saya merasa seperti ditipu sebagai warga negara,” kata Laure Cartelier, seorang guru berusia 55 tahun.
"Dalam demokrasi, itu seharusnya terjadi melalui pemungutan suara.”
Sekitar pukul 20:00 waktu setempat, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa setelah api dinyalakan di tengah Place de la Concorde.
Bahkan setelah unjuk rasa dibubarkan, beberapa pengunjuk rasa mulai membakar dan merusak bagian depan toko di pinggir jalan.
Oposisi Korsel Resmi Ajukan Mosi Pemakzulan Presiden Yoon ke Majelis Nasional
Anggota parlemen oposisi Korea Selatan telah memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol buntut kekacauan darurat militer
