Belgia Larang Pejabat Pemerintah Pakai TikTok, Curiga Spionase China
- Ist
VIVA Dunia – Belgia melarang pegawai pemerintah menggunakan TikTok di tengah kekhawatiran tentang keamanan dunia maya, privasi, dan informasi yang salah, kata perdana menteri negara itu pada hari Jumat, 10 Maret 2023.
Larangan ini merespons larangan serupa yang baru-baru ini juga dilakukan oleh otoritas lain di Eropa dan AS
Aplikasi berbagi video milik China untuk sementara akan dilarang dari perangkat yang dimiliki atau dibayar oleh pemerintah federal Belgia, setidaknya selama enam bulan, menurut sebuah posting di situs web PM Belgia Alexander de Croo.
TikTok mengaku kecewa dengan penangguhan ini, yang didasarkan pada kesalahan informasi mendasar tentang perusahaan mereka. Perusahaan mengatakan "Kami bersedia untuk bertemu dengan pejabat terkait untuk mengatasi masalah apa pun dan meluruskan kesalahpahaman," kata otoritas TikTok
TikTok dimiliki oleh ByteDance China, yang memindahkan kantor pusatnya ke Singapura pada tahun 2020. Perusahaan berusaha menjauhkan diri dari akar China, mengatakan perusahaan induknya didirikan di luar China dan mayoritas dimiliki oleh investor global.
Perdana Menteri (PM) Belgia, Alexander de Croo
- AP Photo/Virginia Mayo
Namun tiga institusi utama Uni Eropa dan Kementerian Pertahanan Denmark telah memerintahkan karyawan untuk menghapus aplikasi tersebut dari perangkat yang digunakan untuk bisnis resmi. Larangan serupa telah diberlakukan di Kanada dan AS.
Perselisihan tentang TikTok adalah bagian dari persaingan global yang lebih luas antara China dan AS dan sekutu Baratnya atas supremasi teknologi dan ekonomi.
De Croo mengatakan larangan Belgia didasarkan pada peringatan dari layanan keamanan negara dan pusat keamanan sibernya, yang mengatakan aplikasi tersebut dapat mengambil data pengguna dan mengubah algoritma untuk memanipulasi umpan berita dan kontennya.
Mereka juga memperingatkan bahwa TikTok dapat dipaksa melakukan mata-mata untuk Beijing, katanya, tanpa lebih spesifik.
"Kita berada dalam konteks geopolitik baru di mana pengaruh dan pengawasan antar negara telah bergeser ke dunia digital," kata de Croo dalam pernyataan online.
"Kita tidak boleh naif: TikTok adalah perusahaan China yang saat ini wajib bekerja sama dengan badan intelijen. Inilah kenyataannya. Melarang penggunaannya pada perangkat layanan federal adalah hal yang masuk akal," sambungnya
TikTok mengatakan data pengguna disimpan di AS dan Singapura dan menunjuk pada langkah-langkah baru untuk meredakan kekhawatiran Eropa dengan menyimpan data pengguna di pusat data Eropa.
"Pemerintah China tidak dapat memaksa negara berdaulat lain untuk menyediakan data yang disimpan di wilayah negara tersebut," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.
