California Diterpa Pembunuhan Massal, Biden Desak Kongres Buat UU Larangan Senjata Serbu
- deadline.com
VIVA Dunia – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pada Selasa, 24 Januari 2023, menyerukan Kongres AS untuk bertindak cepat dan melarang senjata serbu. Desakan Biden datang setelah California dilanda dua kasus penembakan massal yang mematikan dalam waktu kurang dari 48 jam.
Sekelompok senator pada hari Senin, 23 Januari 2023, memperkenalkan kembali Larangan Senjata Serbu federal dan undang-undang yang akan menaikkan usia pembelian minimum untuk senjata serbu menjadi 21 tahun.
"Kami tahu momok kekerasan senjata di seluruh Amerika membutuhkan tindakan yang lebih kuat. Saya sekali lagi mendesak kedua kamar Kongres untuk bertindak cepat, dan mengirimkan (undang-undang) larangan senjata serbu ini ke meja saya, dan mengambil tindakan untuk menjaga keamanan komunitas, sekolah, tempat kerja, dan rumah Amerika," kata Biden dalam sebuah pernyataan, dikutip dari NDTV, Rabu, 25 Januari 2023.
Lokasi pembunuhan massal di pinggiran Half Moon Bay, California. AS.
- Nhat V. Meyer/Bay Area News Group via AP.
Sebelumnya, seorang tersangka pria bersenjata ditahan pada hari Selasa atas pembunuhan tujuh orang di sebuah komunitas pedesaan di California utara, hanya dua hari setelah penembakan massal pada perayaan Tahun Baru Imlek di dekat Los Angeles.
Sebuah undang-undang yang melarang senapan serbu berakhir pada tahun 2004, dan Kongres telah berulang kali gagal memperbaruinya, bahkan ketika negara tersebut berulang kali mengalami penembakan massal. Banyak Republikan menentang larangan tersebut, dan menyinggung hak konstitusional untuk kepemilikan senjata
Selain itu, penembakan di AS memang kerap kali terjadi. Pada penembakan saat perayaan Tahun Baru Imlek, polisi masih menyelidiki motif dari penembakan yang dilakukan oleh pria lanjut usia. Meski demikian, warga sekitar mengatakan bahwa penembakan itu kemungkinan bermotif kecemburuan.
Trump Abaikan Proses Pemeriksaan oleh FBI untuk Seleksi Calon Menteri, Menurut Media
Tim transisi Presiden terpilih AS Donald Trump menghindari pemeriksaan latar belakang standar oleh Biro Investigasi Federal (FBI) untuk calon-calon menteri tertentu.
