Jepang dan Korsel Protes Atas Tindakan Balasan China Terkait Penghentian Visa

Turis dari China melakukan tes PCR di Bandara Internasional Incheon, Seoul, Korea Selatan
Sumber :
  • Yonhap News Agency

VIVA Dunia – Jepang dan Korea Selatan memprotes tindakan China terkait penghentian visa bagi warga Jepang dan Korea Selatan. Ini merupakan tindakan balasan Beijing terkait pembatasan ketat kesehatan masyarakat mereka yang ingin bepergian ke kedua negara itu.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Park Jin, mengatakan dia merasa sangat kesal bahwa China berhenti mengeluarkan visa jangka pendek ke Korea Selatan.

"Kami juga meminta China untuk menyelaraskan langkah-langkah pandemi dengan fakta ilmiah dan objektif," katanya, dikutip dari AP, Kamis, 12 Januari 2023.

COVID-19

Photo :
  • Times of India

Selain itu, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengkritik China karena secara sepihak membatasi penerbitan visa untuk warga negara Jepang, karena alasan yang tidak terkait dengan tindakan COVID-19. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China mengancam tindakan balasan minggu lalu terhadap negara-negara yang telah mengumumkan persyaratan pengujian virus baru untuk pelancong dari China menyusul lonjakan infeksi COVID-19 di sana.

Sejauh ini, masih belum jelas apakah China akan memperluas penangguhan visa ke negara lain yang telah memberlakukan pengujian virus yang lebih ketat pada penumpang dari China. Korea Selatan telah berhenti mengeluarkan sebagian besar visa jangka pendek di konsulatnya di China hingga akhir Januari, dan mewajibkan semua penumpang dari China daratan, Hong Kong, dan Makau untuk menyerahkan bukti tes negatif yang diambil dalam waktu 48 jam setelah kedatangan mereka selain tes COVID -19 di bandara.

Menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan, sekitar 17 persen dari 2.550 pelancong jangka pendek dari Tiongkok, pada 2 Januari hingga 10 Januari dinyatakan positif corona. Jepang juga menuntut China membatalkan tindakan tersebut, dan akan merespons dengan tepat sambil mengamati dengan cermat situasi infeksi di China dan bagaimana pengungkapan informasi ditangani oleh pihak China.

"Jepang harus mengambil tindakan sementara untuk menghindari masuknya infeksi secara cepat karena penyebaran wabah China dan kurangnya transparansi tentang situasi tersebut," kata Matsuno.

Menurut statistik kementerian kesehatan, sekitar 8 persen dari 4.895 penumpang dari semua negara dinyatakan positif pada saat kedatangan dari 30 Desember hingga 5 Januari. Sebagian besar yang terinfeksi adalah orang China atau mereka yang baru saja berada di China.

Beberapa media Jepang baru-baru ini menunjukkan turis Tiongkok di apotek membeli obat anti demam. Penyebaran COVID-19 yang tiba-tiba di China bulan lalu menyebabkan obat-obatan habis dan kekurangan stok untuk sementara.

Sangat Kecil! Peluang Timnas Indonesia ke Putaran Keempat Piala Dunia 2026

"Langkah-langkah pembatasan yang dilakukan Jepang murni ditujukan untuk mencegah infeksi dan bertujuan untuk membatasi efek pada perjalanan internasional," kata Matsuno.

“Sangat disesalkan bahwa China secara sepihak membatasi penerbitan visa,” tambahnya.

Tragis! Wanita Ini Meninggal Setelah Jalani 6 Operasi Plastik dalam Sehari

China kehabisan suplai obat COVID-19.

Photo :
  • NDTV.

Kedutaan Besar Jepang di Beijing, dalam sebuah tweet dalam bahasa China, menulis bahwa Jepang tidak membatasi penerbitan visa dan pendekatan dengan China benar-benar kurang timbal balik. Sejauh ini, lebih dari 10 pemerintah di Eropa, Amerika Utara, dan Asia telah mengumumkan persyaratan pengujian virus baru untuk pelancong dari China, yang terbaru adalah Siprus pada hari Rabu, 11 Januari 2023.

Panggil Semua Komandan Tempur Korut, Kim Jong-un Siap Perang Nuklir

Di lain sisi, Thailand justru mengirim tiga menterinya ke Bandara Suvarnabhumi Bangkok untuk menyambut kedatangan turis China pertama dalam beberapa tahun, sebagai upaya menghidupkan kembali pariwisata dalam negeri.
 

Bendera China.

China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.

img_title
VIVA.co.id
23 November 2024