Drama Berlanjut, DPR AS Gagal Pilih Ketua Baru
- ANTARA FOTO/Xinhua.
VIVA Dunia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) belum berhasil memilih ketua baru saat proses pemilihan memasuki hari ketiga, pada Kamis 5 Januari 2023.
Anggota Kongres AS Kevin McCarthy dari California, pemimpin Partai Republik di DPR AS, gagal meraih suara yang diperlukan dalam dua putaran pemungutan suara berikutnya pada Kamis sore waktu setempat.
Majelis Rendah dengan 435 kursi, di mana Partai Republik memiliki suara mayoritas tipis atas Demokrat, tidak dapat melakukan urusan legislatif apa pun sampai ada ketua terpilih.
Gedung kongres Amerika Serikat, Capitol.
- britannica.com
Kongres AS ke-118 menggelar sidang pada Selasa (3/1) dengan para senator yang baru terpilih dan yang kembali terpilih dilantik, sementara DPR telah mengadakan pemilihan ketua selama tiga hari.
McCarthy mendapat dukungan dari mayoritas anggota Partai Republik di DPR AS serta mantan presiden AS Donald Trump, namun segelintir pihak garis keras telah menekannya untuk mendesentralisasikan kekuasaan ketua DPR.
Ini kali pertama dalam 100 tahun ketua DPR AS, yang menjaga ketertiban, mengelola proses, serta mengatur pengelolaan urusan di Majelis Rendah, gagal dipilih pada pemungutan suara pertama.
Seluruh anggota Partai Demokrat di DPR AS telah memilih Anggota Kongres Hakeem Jeffries, seorang anggota Partai Demokrat New York, untuk menjadi ketua dalam pemilihan tersebut.
Meskipun kecil kemungkinannya bagi Jeffries meraih posisi itu, dia akan menjadi anggota parlemen Afrika-Amerika pertama yang memimpin sebuah partai di salah satu kamar Kongres AS.
Partai Republik menguasai DPR AS dalam pemilihan paruh waktu 2022 sementara Partai Demokrat menguasai kursi mayoritas di Senat.
Presiden AS Joe Biden pada Rabu (4/1) mengatakan bahwa tidak memiliki Kongres, badan legislatif pemerintah federal, yang dapat berfungsi penuh adalah suatu hal yang "memalukan bagi negara." (Ant/Antara)
DPR Minta Kapolda Jateng Usut Kasus Perbudakan Seksual Anak di Surakarta yang Terkatung-katung Sejak 2017
Komisi III DPR RI menerima audiensi pihak korban dugaan perbudakan seksual dan penyiksaan terhadap anak-anak dan perempuan di Surakarta.
