Sri Lanka akan Gelar Pemilu Pertama Sejak Kerusuhan Besar

VIVA Dunia – Sri Lanka telah mengumumkan pemilihan nasional pertamanya sejak presidennya melarikan diri dan mengundurkan diri dalam menghadapi protes yang meluas dan akan menjadi ujian popularitas bagi penggantinya.

Pemungutan suara pemerintah daerah akan diadakan sebelum akhir Februari, kata para pejabat pada Rabu, 4 Januari 2023 setelah ditunda satu tahun karena pandemi COVID-19.

Melansir dari Al Jazeera, Presiden Ranil Wickremesinghe, yang menggantikan pendahulunya yang digulingkan, yakni Gotabaya Rajapaksa, berpotensi  malu dalam pemungutan suara, karena dia adalah satu-satunya perwakilan partainya di parlemen.

Kekurangan makanan, bahan bakar, dan listrik yang akut selama berbulan-bulan sejak akhir 2021 menyebabkan agitasi massal terhadap pemerintahan Rajapaksa yang gagal membayar utang luar negeri negara itu sebesar 46 miliar USD (sekitar Rp718 triliun) pada bulan April 2022.

Ranil Wickremesinghe menjadi perdana menteri enam kali, memenangkan pemilihan parlemen untuk menggantikan Rajapaksa dengan dukungan partai SLPP Rajapaksa tetapi tidak memiliki mandat populer.

Ranil telah membalikkan pemotongan pajak yang diperintahkan oleh pendahulunya dan menaikkan harga secara keseluruhan karena inflasi mencapai rekor hampir 70 persen. Ranil Wickremesinghe juga telah memerintahkan tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah.

Dalam pemilihan kepala daerah terakhir tahun 2018, Partai Persatuan Nasionalnya hanya memenangkan 10 persen dari 340 dewan, sementara kebobolan 231 dari SLPP.

Dia telah berusaha untuk menghentikan pemungutan suara, dengan mengatakan negara yang bangkrut itu tidak mampu membelanjakan 10 miliar rupee (sekitar Rp1,8 triliun) yang akan mereka keluarkan, tetapi Komisi Pemilihan Umum yang independen tetap melakukannya.

Dalam pernyataan singkat, Komisi Pemilihan mengatakan pencalonan untuk lebih dari 8.000 posisi anggota dewan akan dibuka mulai 18 hingga 21 Januari 2023, setelah itu pemungutan suara harus dilakukan dalam waktu 28 hari.

Jajak pendapat lokal, yang ditetapkan pada bulan Februari, tidak dapat menjatuhkan pemerintahan nasional saat ini.

Ranil Wickremesinghe akan mendapatkan kekuatan untuk membubarkan parlemen saat ini ketika menyelesaikan setengah dari masa jabatan lima tahunnya pada 20 Februari mendatang, tetapi dia tidak menunjukkan indikasi dia ingin mengikuti pemilihan parlemen cepat. Secara konstitusional, pemilihan presiden tidak dapat diadakan hingga kuartal terakhir tahun 2024.

Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.

VIVA.co.id

16 Desember 2024