PM Jepang Kembali Pecat Menteri yang Tersandung Skandal Korupsi
- Kyodo News via AP
VIVA Dunia – Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kembali memecat menteri keempatnya yang tercemar berbagai skandal dalam kabinetnya. Hal ini dilakukan untuk menambal nama baik kabinet Kishida yang sudah terlanjur rusak karena terpaan skandal.
Kenya Akiba, menteri yang bertanggung jawab atas rekonstruksi Fukushima dan daerah-daerah lain yang dilanda bencana, dituduh melakukan penyalahgunaan dana politik dan pemilu serta hubungan dengan Gereja Unifikasi.
"Saya telah membuat keputusan berat dan mengajukan pengunduran diri saya," kata Akiba kepada wartawan, pada hari Selasa, 27 Desember 2022, setelah bertemu dengan Kishida.
Dia mengulangi seruannya bahwa dia tidak pernah melanggar undang-undang mengenai masalah yang dia kritik dan menegaskan pengunduran dirinya karena dia tidak ingin merepotkan partai atau menunda debat parlemen karena kehadirannya di kabinet.
Kenya Akiba, Menteri Rekonstruksi Jepang dipecat
- Kyodo News via AP
Akiba adalah orang keempat yang ditunjuk Kishida sejak Agustus, sebagai upaya perdana menteri menghilangkan hambatan untuk meloloskan RUU anggaran utama, termasuk pengeluaran pertahanan yang besar dan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan serangan Jepang.
"Saya mengambil tanggung jawab penunjukan saya dengan sangat serius," kata Kishida, dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 28 Desember 2022.
"Saya akan terus memenuhi tanggung jawab politik saya dengan terus mengatasi segunung masalah," sambungnya
Menteri Urusan Dalam Negeri Jepang, Minoru Terada juga mengundurkan diri pada akhir November karena skandal pendanaan. Dia diketahui menjadi anggota kabinet ketiga yang mundur dalam waktu kurang dari sebulan, yang menjadi pukulan telak bagi dukungan Kishida yang semakin berkurang.
Karena pengunduran diri tersebut, Kishida menunjuk mantan menteri rekonstruksi Hiromichi Watanabe sebagai pengganti Akiba, dan pengangkatannya akan resmi disahkan pada upacara istana.
Jun Azumi, seorang anggota parlemen senior dari oposisi utama Partai Konstitusional Demokrat Jepang mengkritik Kishida karena membuat keputusan yang lambat pada stafnya.
"Empat (pemecatan) terlalu banyak, dan perdana menteri harus bertanggung jawab atas pengangkatan mereka," ungkapnya
Sementara Kishida telah membuat beberapa perubahan drastis pada kebijakan pertahanan dan energi negara, termasuk strategi keamanan baru dan memaksimalkan energi nuklir, dia juga dipandang bimbang dan lamban dalam manajemen risiko pemerintahannya sendiri.
Pada hari Selasa, Kishida juga menerima pengunduran diri Mio Sugita, wakil menteri parlemen untuk urusan dalam negeri, yang telah membuat pernyataan menghina terhadap minoritas seksual dan etnis di masa lalu.
Sugita mengatakan pada tahun 2018 bahwa pasangan sesama jenis yang tidak memiliki anak adalah pasangan yang tidak produktif. Pada tahun 2016, dia juga pernah mencemooh mereka yang mengenakan kostum etnik tradisional pada pertemuan komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kishida mengatakan Sugita telah mengajukan pengunduran dirinya, dengan mengatakan bahwa dia tidak dapat mengubah keyakinan pribadinya dan mencabut beberapa komentar dia sebelumnya.
Pakar Sebut Jaksa Ambil Kewenangan Penyidikan di Kasus Korupsi Tata Niaga Timah
Kasus timah dinilai lebih tepat masuk ranah administrasi yang menggunakan UU Minerba dan Lingkungan Hidup, daripada menggunakan UU Tipikor.
