Korut Kecam Strategi Keamanan Jepang, Ancam Bakal Ambil Tindakan Militer

VIVA Militer: Kim Jong-un ajak putrinya foto bersama rudal nuklir Hwasong-17
Sumber :
  • kcna.co.jp

VIVA Dunia – Korea Utara, pada Selasa 20 Desember 2022, mengecam strategi baru Jepang di bidang keamanan dan memperingatkan bahwa hal itu "salah" dan "berbahaya" bagi situasi di kawasan, demikian kantor berita KCNA melaporkan. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara kementerian luar negeri Korut, beberapa hari setelah Jepang mengungkapkan rencana pengembangan militer, terbesar sejak Perang Dunia Kedua.

Kerja Sama dengan Perusahaan Jepang, Kalbe Lakukan Penelitian soal Nutrisi Bagi Anak Sekolah

Rencana itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan dan kekhawatiran dunia pada invasi Rusia di Ukraina. "Jepang sedang membawa krisis keamanan serius di Semenanjung Korea, dan di kawasan Asia Timur dengan mengadopsi strategi keamanan baru yang secara efektif menunjukkan kemampuannya melakukan serangan lebih dulu terhadap negara lain," kata sang pejabat dalam pernyataan, seperti dikutip KCNA.

Situasi keamanan di kawasan itu telah "berubah secara fundamental" akibat kebijakan baru Jepang, kata pejabat itu. Dia menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran Piagam PBB dan "ancaman serius" bagi perdamaian dunia.

Perkuat Sinergitas, Gubernur Lemhanas RI Temui KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali

Ilustrasi militer Jepang.

Photo :

"Kami perjelas sekali lagi bahwa kami memiliki hak untuk mengambil tindakan militer secara tegas dan menentukan demi melindungi hak-hak mendasar kami… untuk merespons situasi keamanan kawasan yang rumit ini," kata pejabat itu.

Ingin Perkuat Pertahanan Udara Nasional, KSAU Kunjungi Pameran Alutsista Terbaru Inhan China

"Jepang akan segera mengetahui bahwa ketakutan yang ditimbulkan benar-benar salah dan pilihannya sangat berbahaya," katanya, menambahkan. Rencana lima tahunan Tokyo yang disebut pejabat Korut itu akan menjadikan Jepang negara dengan anggaran militer terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China, menurut data saat ini. (Ant/Antara)

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi

Penyaluran Bansos Disetop Sementara Selama Pilkada 2024, Ini Respons Pemprov Jakarta

Penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2024