Dihantam Demo Besar-besaran, Polisi Moral Iran Akhirnya Dibubarkan
- AP Photo/Markus Schreiber
VIVA Dunia – Otoritas Iran membubarkan polisi moralitasnya setelah lebih dari dua bulan protes pecah di seluruh kota Iran, buntut dari tewasnya Mahsa Amini setelah ditangkap oleh polisi moral karena diduga melanggar aturan berpakaian wanita yang ketat di negara itu.
Protes yang dipimpin oleh kaum perempuan ini diberi label kerusuhan oleh pihak berwenang, dan telah melanda Iran sejak Amini dinyatakan tewas pada 16 September lalu, tiga hari setelah penangkapannya oleh polisi moral di Teheran.
Melansir dari Channel News Asia, Minggu, 4 Desember 2022, demonstran membakar penutup kepala wajib jilbab mereka dan meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah.
Polisi Iran tiba untuk membubarkan protes massa atas kematian Mahsa Amini
- AP Photo
Selain itu, banyak juga perempuan yang tidak mengenakan jilbab, khususnya di beberapa bagian di Teheran. "Polisi moralitas tidak ada hubungannya dengan peradilan dan telah dihapuskan," kata Jaksa Agung Iran, Mohammad Jafar Montazeri.
Komentarnya muncul di sebuah konferensi agama, dimana dia menanggapi seorang peserta yang bertanya mengapa polisi moral dibubarkan, kata laporan berita IRNA.
Langkah tersebut merupakan konsesi langka untuk gerakan protes, dan pihak berwenang juga mengakui efek demoralisasi dari krisis ekonomi yang dipicu oleh sanksi, yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS).
"Cara terbaik untuk menghadapi kerusuhan adalah memperhatikan tuntutan nyata rakyat," kata juru bicara dewan presidium parlemen Seyyed Nezamoldin Mousavi.
Peran polisi moralitas yang memberlakukan undang-undang jilbab, menjadi sorotan setelah seorang tahanan, Mahsa Amini, 22 tahun, meninggal dalam tahanannya pada pertengahan September.
Amini ditahan karena diduga melanggar aturan berpakaian ketat Republik Islam. Kematiannya memicu gelombang kerusuhan yang berkembang menjadi seruan untuk menjatuhkan penguasa ulama Iran.
Jaksa Agung tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang masa depan polisi moralitas, apakah mereka dibubarkan secara permanen atau sementara. Namun dia menegaskan badan peradilan Iran akan terus memantau perilaku di tingkat komunitas Iran.
Dalam sebuah laporan ISNA pada hari Jumat, Montazeri mengatakan bahwa pemerintah sedang meninjau undang-undang wajib jilbab. "Kami bekerja cepat dalam masalah jilbab dan kami melakukan yang terbaik untuk menghasilkan solusi yang bijaksana untuk menangani fenomena yang menyakiti hati semua orang ini," kata Montazeri, tanpa memberikan rincian.
Pengumuman hari Sabtu dapat menandakan upaya untuk menenangkan masyarakat dan menemukan cara untuk mengakhiri protes di mana, menurut kelompok hak asasi manusia, setidaknya 470 orang tewas.
Lebih dari 18.000 orang telah ditangkap dalam protes dan tindakan kekerasan pasukan keamanan yang mengikutinya, menurut Aktivis Hak Asasi Manusia di Iran, sebuah kelompok yang memantau demonstrasi.
