Jepang Sahkan Larangan Pernikahan Sesama Jenis secara Konstutional
- BBC.com
VIVA Dunia – Pengadilan Jepang, pada Rabu 30 November 2022 waktu setempat telah memutuskan larangan negara atas pernikahan sesama jenis secara konstitusional, memberikan pukulan bagi pendukung dan aktivis LGBTQ. Gugatan ganti rugi diajukan oleh empat pasangan yang menganggap undang-undang tersebut bersifat diskriminatif.
Melansir BBC pada Kamis, 1 November 2022, Jepang saat ini adalah satu-satunya negara G7 yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Para juru kampanye menyambut keputusan itu sebagai indikasi kepada pemerintah bahwa mereka perlu mengubah undang-undang.
"Ini sebenarnya putusan yang cukup positif," kata Nobuhito Sawasaki, salah satu pengacara yang terlibat dalam kasus tersebut. "Sementara pernikahan tetap antara laki-laki dan perempuan, (pengadilan) juga mengatakan bahwa situasi saat ini tanpa perlindungan hukum untuk keluarga sesama jenis tidak baik, menyarankan sesuatu harus dilakukan tentang hal itu," ungkapnya kepada Reuters.Â
bendera LGBT
- vstory
Partai berkuasa Perdana Menteri Fumio Kishida belum mengungkapkan rencana untuk mengubah atau meninjau undang-undang tersebut, meskipun beberapa anggota senior mendukung pernikahan sesama jenis dan persatuan.
Dalam putusan hari Rabu tersebut, hakim menolak kasus tersebut tetapi juga mengatakan bahwa memblokir pasangan gay dari jalur hukum untuk menikah adalah tidak rasional.
Pengacara dan pasangan yang terlibat menyambut putusan itu sebagai "terobosan", mendesak pemerintah untuk segera membuat undang-undang untuk mengatasi masalah tersebut.
Saat ini, konstitusi Jepang mengatakan bahwa pernikahan ditentukan oleh persetujuan bersama dari kedua jenis kelamin. Definisi tersebut memiliki konsekuensi dunia nyata bagi pasangan sesama jenis. Mereka tidak diperbolehkan untuk saling mewarisi aset dan ditolak hak orang tua untuk anak-anak masing-masing. Bahkan kunjungan ke rumah sakit bisa jadi sulit.
Bendera Jepang
"Baik pasangan heteroseksual dan sesama jenis harus mendapat manfaat yang sama dari sistem pernikahan, karena setiap orang setara di bawah hukum," kata Gon Matsunaka, ketua kelompok aktivis Pernikahan untuk Seluruh Jepang.
Dia menambahkan bahwa "sulit untuk menerima" penolakan pengadilan terhadap satu juta yen ($7.200; £6.000) untuk ganti rugi dan pelanggaran hak asasi manusia dari delapan orang yang terlibat.
Kasus ini diawasi dengan ketat di negara yang sebagian besar masih terikat oleh peran gender tradisional dan nilai-nilai keluarga. Harapan muncul untuk perubahan undang-undang pada tahun 2021, ketika pengadilan di kota Sapporo menyatakan larangan tersebut tidak konstitusional, tetapi keputusan lain di Osaka kemudian menguatkan larangan tersebut.
Putusan terakhir ini penting karena Tokyo memiliki pengaruh besar di seluruh Jepang. Keputusan itu diambil tak lama setelah Senat AS meloloskan undang-undang perlindungan pernikahan sesama jenis dan Singapura mencabut larangan seks gay, sambil membatasi prospek melegalkan perkawinan.
