Komisi IX DPR Bentuk Panja Usut Kasus Gagal Ginjal Anak

VIVA Nasional – Anggota Komisi IX DPR RI melakukan rapat kerja Komisi IX, Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, serta IPMG pada Rabu, 2 November 2022. Komisi IX DPR pun sepakat membentuk panitia kerja (panja).

Pengamat Sebut Atang-Annida Potensi Menang di Pilkada Kota Bogor karena 4 Keunggulan

"Komisi IX DPR RI akan membentuk Panja atau panitia kerja terhadap sistem jaminan keamanan dan mutu obat untuk menginvestigasi lebih dalam, termasuk mengelaborasi tata kelola kefarmasian dari hulu ke hilir demi mencegah kejadian yang tidak diinginkan, seperti kejadian GGAPA," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene.

Tercatat, ada sejumlah fraksi yang mengusulkan panitia kerja mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem. Usulan diperkuat oleh dua Wakil Ketua Komisi IX, yakni Charles Honoris dari Fraksi PDI Perjuangan dan Nihayatul Wafirah dari Fraksi PKB.

Ketua Komisi III DPR Sebut RKUHAP Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Konferensi pers BPOM terkait obat sirup yang mengandung EG dan DEG

Photo :
  • VIVA/Yandi Deslatama (Serang)

Anggota Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher sepakat atas usulan pembentukan Panja. Bahkan, ia usul DPR tidak ragu membentuk panitia khusus atau Pansus, jika kerja Panja kurang maksimal.

Yusril Harap Natalius Pigai Tuntaskan Persoalan HAM Masa Lalu dan Saat Ini

"Kalau masih ada yang macet-macet kita tingkatkan sebagai Pansus, karena melibatkan banyak stakeholder. Lintas komisi, lintas lembaga ini tampaknya juga perlu dilibatkan. Kita akan lihat, sebetulnya macet-macetnya ada di mana," kata Netty.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengaku sepakat dengan pandangan dari PKS. Menurut dia, perlu dibawa ke Pansus apabila tidak maksimal kerja Panja. "Apabila tidak bisa diselesaikan di Panja, kita lanjut Pansus," kata dia.

Sedangkan, Anggota Komisi IX Fraksi Golkar, Darul Siska mengatakan kasus gagal ginjal akut sudah kondisi luar biasa atau KLB. Makanya, ia menyebut pembentukan Panja ini wajar untuk mengusut kasus gagal ginjal akut anak.

"Saya enggak tahu KLB gagal ginjal akut pada anak-anak ini apa ya dampaknya. Paling tidak Panja-nya harus dibentuk,” jelas Siska.

Selain itu, Anggota Komisi IX Fraksi PKB, Nihayatul menjelaskan kasus gagal ginjal akut bukan hal sepele. Makanya, kata dia, perlu pengawasan dan pengusutannya harus benar-benar serius.

"Ini bukan persoalan 1-2 orang, tapi persoalan ratusan anak yang akan menjadi penerus bangsa ini meninggal, tanpa ada keterangan, dengan tanpa ada antisipasi apapun dari kita, dan ini jangan sampai terjadi di masa mendatang," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya