Menteri Inggris Dipecat karena Kirim Dokumen Resmi dari Email Pribadi
- The Guardian.
VIVA Dunia – Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman, telah dipaksa mengundurkan diri, karena membuat marah Partai Tory, dan memicu kekacauan politik lebih lanjut. Pengunduran diri Braverman yang dilakukan hanya 43 hari setelah dia ditunjuk oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss.
Braverman hengkang dari jabatannya dan akan digantikan oleh Grant Shapps, mantan sekretaris transportasi yang sangat mendukung Rishi Sunak dalam perlombaan kepemimpinan Konservatif.
Braverman, seorang politikus sayap kanan terkemuka, dipecat oleh perdana menteri Liz Truss, karena dia mengirim dokumen resmi pemerintahan ke seorang anggota parlemen melalui email pribadinya. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan menteri. Dokumen resmi tersebut sangat sensitif karena berkaitan dengan aturan imigrasi.
Namun, kepergian Braverman merupakan pukulan serius bagi pemerintahan Truss, di saat semakin banyak anggota parlemen Tory mengancam akan memberontak dalam pemungutan suara. Penunjukan Shapps diyakini sebagai upaya untuk menyingkirkan Truss.
Shapps dua hari lalu memberi tahu podcast Matt Forde bahwa dia pikir Truss tidak mungkin bertahan dalam jabatannya. "Dia perlu memasang benang ke dalam lubang jarum dengan lampu mati, itu sulit," katanya, dikutip dari The Guardian, Kamis, 20 Oktober 2022.
Braverman, dalam surat pengunduran dirinya yang dinilai tidak etis membandingkan tindakannya dengan tindakan Truss.
“Berpura-pura kami tidak membuat kesalahan, melanjutkan seolah-olah semua orang tidak dapat melihat bahwa kami telah melakukannya, dan berharap semuanya akan terjadi secara ajaib. Ini bukan politik serius. Saya telah membuat kesalahan. Saya menerima tanggung jawab, dan saya mengundurkan diri," tulisnya dalam surat penguduran dirinya.
“Jelas bagi semua orang bahwa kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir dengan arah pemerintah ini. Kami tidak hanya melanggar janji utama yang dijanjikan kepada pemilih kami, tetapi saya juga memiliki keprihatinan serius tentang komitmen pemerintah ini untuk menghormati komitmen manifesto.”