Lembaga Antikorupsi China Bongkar 273.000 Kasus, Penjarakan 410.000 Orang

Seorang tentara berjaga di depan Balai Agung Rakyat, Beijing, China.
Sumber :
  • ANTARA/M. Irfan Ilmie.

VIVA Dunia – Komite Sentral Partai Komunis China untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) berhasil membongkar 273.000 kasus birokrasi yang berujung pada hukuman penjara bagi 410.000 orang dalam lima tahun terakhir.

Metode Perhitungan Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah Jadi Sorotan

Pencapaian tersebut menunjukkan upaya Komite Sentral Partai Komunis China (CPC) dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah dan pejabatnya, kata lembaga antirasuah China tersebut kepada pers di Beijing, Minggu 9 Oktober 2022.

Dalam lima tahun terakhir sejak Kongres Nasional ke-19 CPC, lembaga tersebut secara berkala gencar melakukan tindakan terhadap pejabat dan birokrat.

China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda

Seorang wartawan berjalan di dalam gedung Biro Partai Komunis China

Photo :
  • VIVAnews/Denny Armandhanu

Fokus utamanya adalah pada beberapa pekerjaan birokrasi di bidang pendidikan, medis, lingkungan, dan ketahanan pangan.

KPK Sebut Kasus Eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tak Sama dengan Harun Masiku

Namun, CCDI menyatakan tindakan tersebut tidak akan berakhir sampai di sini. Lembaga tersebut akan membantu masyarakat akar rumput dalam mengatasi beban kerja sehari-hari.

Komisi ini juga akan menjaga momentum penindakan terhadap para pejabat dan birokrat yang melanggar hukum untuk mengoptimalkan program kerja jangka panjang, kata CCDI.

CCDI menggelar rapat di Beijing, Minggu, untuk melaporkan kinerja lima tahunan menjelang Kongres Nasional ke-20 CPC. (Ant/Antara)

KPK rilis kasus Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjaring OTT.

Gubernur Bengkulu Ancam Pecat Bawahan Jika Bantu Pemenangan Pilkada 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan kepada bawahannya.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024