Putra Mahkota Saudi Kebal dari Pembunuhan Khashoggi, Ini Alasannya
- Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File
VIVA Dunia – Pengacara Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS) telah mengatakan kepada pengadilan di Amerika Serikat (AS) bahwa pengangkatan MBS sebagai Perdana Menteri (PM)berdampak besar. Hal itu akan menjamin dirinya kebal dari penuntutan hukum atas pembunuhan jurnalis berdarah Saudi Jamal Khashoggi. Hal ini sejalan dengan membenarkan prediksi bahwa Putra Mahkota mengambil alih jabatan barunya untuk kebal dari hukum.
Para pengacara membuat pernyataan itu dalam sebuah petisi kemarin yang meminta pengadilan distrik federal di Washington untuk membatalkan kasus terhadap bin Salman, menyusul gugatan pada tahun 2020 atas pembunuhan Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul pada tahun 2018.
Dengan peran baru MBS sebagai PM Kerajaan yang diberikan ayahnya, Raja Salman minggu lalu melalui perintah kerajaan dilaporkan kebal terhadap penuntutan oleh AS dan negara-negara lain.
Jurnalis melakukan aksi solidaritas bagi wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta.
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
"Perintah Kerajaan tidak diragukan lagi bahwa Putra Mahkota berhak atas kekebalan berbasis status," kata para pengacara dalam pernyataan resmi sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor, Rabu, 5 Oktober 2022.
Kekebalan yang dilaporkan itu menegaskan prediksi dari beberapa analis yang mengungkapkan bahwa tujuan dari pengangkatannya sebagai perdana menteri yakni untuk kebal terhadap hukum.
Apalagi penunjukannya sebagai PM yang dinilai terlalu cepat pada awalnya membingungkan banyak orang.
Setelah pembunuhan Khashoggi, penyelidikan berbulan-bulan oleh intelijen Turki dan AS menemukan bahwa operasi itu tampaknya diperintahkan oleh MBS kepala intelijennya, dan regu pembunuh pribadinya.
Namun Kerajaan Saudi terus-menerus membantah keterlibatan resmi MBS dalam pembunuhan itu dan mengklaim bahwa agen-agen bertindak secara independen.
Setelah Turkiye atau Turki membatalkan kasus hukumnya sendiri tahun ini dan menyerahkannya ke Arab Saudi, gugatan AS tetap menjadi satu-satunya kasus hukum yang tersisa untuk menantang keterlibatan Putra Mahkota dalam pembunuhan itu. Â
Hal itu diajukan bersama oleh tunangan Khashoggi Hatice Cengiz dan kelompok advokasi, Democracy for the Arab World Now (DAWN) pada tahun 2020, dan berhasil diajukan ke pengadilan tahun lalu.
Menyusul penunjukan MBS sebagai PM, pengadilan AS meminta Departemen Kehakiman AS untuk mengungkapkan pandangannya tentang kekebalan hukum Putra Mahkota, dengan tenggat waktu pada 3 Oktober 2022.
Pada Jumat, 30 September 2022, Departemen Kehakiman AS meminta perpanjangan 45 hari untuk mempersiapkan tanggapannya mengingat keadaan yang berubah ini mendorong Hakim Distrik AS, John D. Bates untuk memberikan perpanjangan waktu. Namun hal itu akan menjadi satu-satunya perpanjangan yang diizinkan oleh pengadilan.
