Kontroversi Pidato PM Israel Yair Lapid Akui Negara Palestina

VIVA Dunia – Perdana Menteri Israel Yair Lapid membuat kehebohan atas pidatonya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-77, Kamis, 22 September 2022. PM Lapid menyerukan dukungan pembentukan negara Palestina, dan solusi penyelesaian konflik kedua negara untuk masa depan anak-anak Israel-Palestina.

"Kesepakatan dengan Palestina, berdasarkan dua negara untuk dua bangsa, adalah hal yang tepat untuk keamanan Israel, untuk ekonomi Israel dan untuk masa depan anak-anak kita," kata Lapid dilansir ABC, Kamis, 29 September 2022.

Dia mendukung kesepakatan apapun yang membuat negara Palestina damai dan tidak akan mengancam Israel. Sebab, upaya untuk mencapai kesepakatan damai dua negara Israel-Palestina telah lama terhenti.

Seperti diketahui, solusi Palestina dan Israel berdiri sebagai negara yang berdaulat dan merdeka merupakan salah satu resolusi konflik Israel-Palestina yang selama ini digaungkan dunia internasional. Kedua negara diharapkan bisa hidup berdampingan tanpa ketakutan perang.

"Sejarah ditentukan oleh manusia. Kita perlu memahami sejarah dan menghormatinya dan belajar dari itu, tapi juga bersedia untuk berubah. Demi memilih masa depan daripada masa lalu, memilih perdamaian dari peperangan," ujar Lapid

Namun demikian, orang-orang Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi mengatakan Israel telah memperkuat kendalinya atas wilayah Palestina. Israel dengan kekuasaan militernya menduduki wilayah Palestina dan melanjutkan pembangunan permukiman di atas tanah jutaan orang Palestina.

Wasel Abu Youssef, anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina, menilai pidato PM Israel Yair Lapid tidak berarti apa-apa. 

"Siapa pun yang menginginkan solusi dua negara harus menerapkannya di lapangan, dan menghormati kesepakatan yang dicapai sebelumnya, menghentikan perluasan pemukiman dan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan," ujar Youssef

Dikecam Elite Israel

Menteri Dalam Negeri Israel Ayelet Shaked merespon sinis pidato PM Lapid. Dalam tweetnya, Shaked mentweet bahwa Lapid "tidak memiliki legitimasi publik untuk menjerat Israel dengan pernyataan yang menyebabkan kerusakan pada negara itu," seperti dikutip Timesofisrael.

Shaked buru-buru meminta maaf secara terbuka karena mengkritik Lapid. Pasalnya, Ia duduk di koalisi di mana dia masih menjabat, dan yang sekarang mengepalai partai sayap kanan Rumah Yahudi. 

Shaked menambahkan bahwa Lapid hanya berbicara untuk dirinya sendiri dan bukan atas nama pemerintah Israel.

Kritik serupa juga dilancarkan Menteri Kehakiman Israel Gideon Sa'ar dari partai Persatuan Nasional. "Mendirikan negara teror di Yudea dan Samaria akan membahayakan keamanan Israel," cuitnya. Gideon menggunakan nama-nama dalam Alkitab untuk menyebut wilayah Tepi Barat Palestina.

Sementara itu, mantan PM Israel Naftali Bennett juga menolak gagasan yang diserukan Lapid. "Tidak ada tempat atau logika untuk mengambangkan kembali gagasan negara Palestina," cuitnya

"Tahun ini 2022, bukan 1993," kata Bennett, merujuk pada periode ketika Kesepakatan Oslo ditandatangani antara Israel dan Palestina. "Bahkan teman sejati Israel juga tidak mengharapkan kami untuk berkompromi dengan keamanan kami. Tidak ada alasan untuk secara sukarela melakukannya," tambahnya

"Tidak ada tempat untuk negara lain antara Yordania dan Laut [Mediterania]," tegasnya

Bennett adalah PM Israel dari Juni 2021 hingga Juni 2022. Selama periode itu dia bersumpah untuk tidak bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, sedangkan Lapid tidak mengesampingkan pertemuan semacam itu. 

Lapid mengambil alih sebagai perdana menteri sebagai bagian dari pengaturan rotasi dengan Bennett yang dipicu ketika pemerintah jatuh dan pemilihan ditetapkan pada 1 November.

Pidato Lapid itu diucapkan Lebih kurang dari enam minggu dari Pemilu Israel 1 November mendatang, yang dapat mengembalikan mantan perdana menteri sayap kanan Benjamin Netanyahu ke tampuk kekuasaan.

Diketahui, Netanyahu telah lama menjadi penentang solusi dua negara.

Israel merebut Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Gaza – daerah yang Palestina cari untuk sebuah negara merdeka – dalam perang Timur Tengah 1967.

Perundingan damai Israel-Palestina yang disponsori AS gagal pada tahun 2014.
 

PM Israel Netanyahu Tegaskan Tak Ada Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas mengatakan tak ada kesepakatan gencatan senjata di Gaza, Palestina, Padahal sebelumnya Joe Biden yakin sepakat

VIVA.co.id

6 September 2024