Tokoh Khmer Merah Pembantai Seperempat Rakyat Kamboja Dihukum Berat
- Associated Press
VIVA Dunia – Pengadilan Internasional di Kamboja menolak banding mantan pejabat pemerintah Khmer Merah, rezim paling otoriter dan bengis di negara itu pada Kamis, 22 September 2022.
Khmer merah adalah gerakan militer berideologi Komunis yang memerintah Kamboja pada 1975 hingga 1979. Selama pemerintahan mereka, 2 juta warga Kamboja juga dinyatakan tewas akibat brutalnya gerakan militer tersebut.
Dalam sesi terakhir, pengadilan yang didukung oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menegaskan kembali hukuman seumur hidup Khieu Samphan, terdakwa terakhir yang masih hidup dari lima anggota senior Khmer Merah yang didakwa.
Melansir dari Nikkei Asia, Jumat, 23 September 2022, dia dihukum pada tahun 2018 atas genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Keputusan itu pada dasarnya menutup buku tentang salah satu kejahatan terburuk yang dilakukan di abad ke-20. Secara total, Pengadilan Internasional di Kamboja berhasil menghukum tiga orang atas kejahatan yang sama.
"Hari ini akhirnya datang. Sekarang saya bisa melanjutkan hidup saya," kata seorang pria berusia 60 tahun yang kehilangan orang yang dicintai dalam kekejaman di era Khmer Merah.
"Saya sendiri hampir mati tiga kali. Hanya ada garis tipis antara hidup dan mati."
Sekitar seperempat penduduk Kamboja meninggal di bawah pemerintahan pemimpin Khmer Merah, Pol Pot dari tahun 1975 hingga 1979.
Rezim Komunis ini secara paksa memindahkan orang-orang dari kota ke pedesaan, di mana itu menjadi ladang pembantaian dan tempat eksekusi massal bagi para dokter, guru, dan siapa pun, yang dianggap sebagai bagian dari kaum intelektual.
Kemudian invasi oleh pasukan Vietnam pada 1978 dapat menggulingkan Pol Pot dan Khmer Merah melarikan diri ke Thailand di mana mereka terus melakukan perlawanan.
Pol Pot lolos ditangkap, kemudian dia dieksekusi pada tahun 1998.
Khieu Samphan, yang menjabat sebagai kepala negara nominal dalam rezim Pol Pot, juga sudah menjalani hukuman seumur hidupnya.
Hukuman itu juga berbeda dari hukumannya pada tahun 2014, yang berasal dari relokasi paksa warga dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, yang ditegakkan di tingkat banding pada tahun 2016.
Kali ini, Khieu Samphan akan menjalani hukuman seumur hidup untuk kejahatan, termasuk pembantaian orang Vietnam dan kejahatan perang yang dilakukan di penjara dan tempat kerja.
Sebagai informasi, pemerintah Kamboja bekerja sama dengan PBB untuk meluncurkan pengadilan internasional pada tahun 2006.
Pria lain yang dihukum karena kejahatan yang terkait dengan rezim kejam itu adalah Nuon Chea, pemimpin nomor dua Khmer Merah dan Kaing Guek Eav, yang juga dikenal sebagai Duch.
Perdana Menteri Hun Sen, pemimpin Kamboja saat ini juga adalah bagian dari kekuatan yang mengalahkan rezim Pol Pot.
Namun Hun Sen pernah menjadi anggota Khmer Merah bersama dengan beberapa pejabat senior pemerintah Kamboja yang aktif.
Oleh karena berbagai kepentingan yang terlibat, butuh waktu bertahun-tahun sebelum pengadilan internasional didirikan.
Pengadilan akhirnya melawan waktu karena usia terdakwa yang sudah lanjut.
Oleh karena ruang lingkup persidangan terbatas, pengadilan mengungkap seluruh kebenaran era Khmer Merah tetap menjadi tantangan.
"Sangat penting untuk menghubungkan kenangan tragis dengan generasi muda," kata Youk Chhang, Direktur Eksekutif Pusat Dokumentasi Kamboja, sebuah organisasi non-pemerintah.
Hiroshi Yamada, profesor di Universitas Internasional dan Studi Informasi Niigata Jepang menambahkan bahwa melalui semua itu, kelima terdakwa tidak pernah menghadapi apa yang mereka lakukan. Waktu telah berlalu, dan keluarga korban tidak punya pilihan selain menyerah.
