Absen Sidang Umum PBB, Pakar Nilai Jokowi Ingin Fokus Dalam Negeri

Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad), Teuku Rezasyah.
Sumber :
  • ANTARA FOTO.

VIVA Dunia – Absennya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang umum PBB ke-77 tetap menjadi perbincangan. Pasalnya, kepala negara Indonesia memiliki dampak bagi terobosan perang di Ukraina dan beberapa isu global lainnya. 

Jadi Pasukan Perdamaian PBB, Ternyata Prajurit TNI Ini Kuasai Bahasa Kuno Benua Hitam Abad 18

Sebelumnya, Jokowi sempat mengatakan kepada Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi bahwa dirinya berniat untuk menghadiri sidang umum tersebut, namun, Jokowi berubah pikiran dan dinyatakan absen lagi karena ingin berfokus pada urusan di dalam negeri. 

Dalam hal ini, pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menegaskan bahwa sangat disayangkan Presiden RI tidak bisa hadir dalam forum internasional tersebut. Namun, dia juga memaklumi pilihan Presiden Jokowi yang ingin berfokus pada masalah di dalam negeri.

PBB Desak Gencatan Senjata di Timur Tengah untuk Akhiri Penderitaan Warga Sipil

Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara pada Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Photo :
  • Dok. PBB

"Kebijakan luar negeri itu benih-benihnya muncul dari dalam negeri, jadi kalau kondisi di dalam negerinya tidak ideal, maka dapat dimengerti kenapa seorang kepala negara tidak meninggalkan negerinya," kata Teuku saat dihubungi VIVA, Jumat, 23 September 2022.

PBB: Kematian Anak Palestina akibat Dibunuh Tentara Israel di Tepi Barat Naik Tiga Kali Lipat

Dia juga menyebutkan bahwa kondisi hukum di dalam negeri seperti konflik polisi tembak polisi, menjadi pertimbangan Jokowi untuk tidak menghadiri sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS). 

Tidak hanya itu, masalah di dalam negeri lainnya seperti masalah hak asasi manusia di Papua, BBM yang naik, dan cekcoknya DPR dengan TNI juga menjadi pertimbangan Jokowi untuk memilih tetap berada di Indonesia. 

"Jadi intinya, banyak sekali permasalahan di dalam negeri yang menuntut keberadaan Presiden secara fisik, karena kehadiran seorang presiden itu sangat berarti untuk penyelesaian krisis secara prosedural, profesional, dan cepat," tungkasnya.

"Itu sebabnya butuh kehadiran seorang Presiden, karena beliau (Presiden Jokowi) sebagai kepala negara, kepala pemerintahan punya kharisma dalam negeri untuk menyelesaikan krisis-krisis, dan harus beliau sendiri yang bicara."

Namun, di lain sisi keberadaan Jokowi dalam forum PBB bisa menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk membangun kerja sama oleh negara-negara lain, dan melakukan kesempatan dialog bilateral.

Meski tidak bisa menghadiri sidang umum PBB pada tahun ini, Teuku berharap bahwa pada tahun 2023, Jokowi dapat kembali berpartisipasi dalam forum tersebut dan memberikan laporan mengenai pencapaian dan keterlibatannya dalam isu global.

Demi Keselamatan Pekerja Bantuan, PBB Ajukan Tiga Langkah Penting

Serangan Meningkat di Gaza, PBB Minta Keselamatan Pekerja Kemanusiaan Dijamin

Pejabat senior PBB mendesak dunia untuk segera mengambil tindakan melindungi pekerja kemanusiaan yang menghadapi ancaman serius di lapangan.

img_title
VIVA.co.id
28 November 2024