Wanita Saudi Dibui 45 Tahun Penjara Gegara Postingan Medsos
- Guardian
VIVA Dunia – Sebuah pengadilan Arab Saudi telah menjatuhkan hukuman 45 tahun penjara kepada seorang aktivis wanita karena postingan media sosialnya yang mengkritik pemerintah, kata sebuah kelompok hak asasi manusia.
Nourah binti Saeed Al-Qahtani dihukum pada minggu lalu oleh Pengadilan Kriminal Khusus Saudi atas tuduhan menggunakan internet untuk merobek tatanan sosial Saudi, dan melanggar ketertiban umum dengan menggunakan media sosial yang berbasis di Washington.
Wanita di Arab Saudi. Image via: The Week UK
- U-Report
Melansir dari Middle East Monitor, Rabu, 31 Agustus 2022, hal ini diungkapkan oleh Organisasi DAWN dalam sebuah pernyataan, mengutip dokumen pengadilan.
DAWN mengatakan sedikit yang diketahui tentang Qahtani atau apa yang dia posting media sosialnya, dan bahwa pihaknya terus menyelidiki kasusnya.
Hukuman Qahtani datang beberapa minggu setelah Salma Al-Shehab, ibu dua anak dan kandidat doktor di Universitas Leeds di Inggris dijatuhi hukuman 35 tahun penjara karena mengikuti dan men-tweet ulang para pembangkang dan aktivis di Twitter.
Kasus-kasus terbaru datang setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengutip masalah hak asasi manusia, masalah utama dalam hubungan antara Washington dan sekutu tradisionalnya, Riyadh, selama pertemuannya dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, pada bulan Juli 2022 lalu.
Washington mengatakan pekan lalu telah menimbulkan keprihatinan signifikan, dengan Arab Saudi atas hukuman Shehab, yang termasuk larangan perjalanan selama 34 tahun karena tweet kontroversinya.
Kasus Qahtani dan Shehab menggarisbawahi tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang didorong oleh Pangeran Mohammed, penguasa de facto Saudi, bahkan ketika ia telah memperjuangkan reformasi seperti mengizinkan perempuan untuk mengemudi dan mendorong proyek untuk menciptakan lapangan kerja.
Kerabat tahanan politik Saudi awalnya berharap kunjungan Biden akan membantu membebaskan orang-orang terkasih yang telah dipenjara sebagai bagian dari tindakan keras.
Abdullah Al-Aoudh, Direktur Penelitian untuk Wilayah Teluk di DAWN, mengatakan bahwa dalam kasus Shehab dan Qahtani, otoritas Saudi menggunakan undang-undang kasar untuk menargetkan dan menghukum warga Saudi karena mengkritik pemerintah di Twitter.
"Tapi ini hanya setengah dari cerita karena Putra Mahkota pun tidak akan mengizinkan hukuman pendendam dan berlebihan seperti itu jika dia merasa bahwa tindakan ini akan dipenuhi dengan kecaman yang berarti oleh Amerika Serikat dan pemerintah Barat lainnya," kata Aoudh dalam pernyataan.
Pejabat Saudi mengatakan Kerajaan tidak memiliki tahanan politik.
"Kami memiliki tahanan di Arab Saudi yang telah melakukan kejahatan dan diadili oleh pengadilan kami dan dinyatakan bersalah," kata Menteri Negara Luar Negeri, Adel Al-Jubeir.
Gagasan bahwa mereka akan digambarkan sebagai tahanan politik adalah konyol, tambahnya.
Ketegangan atas catatan hak asasi manusia Arab Saudi yang kaya minyak telah meregangkan hubungannya dengan AS, termasuk atas hak-hak perempuan dan pembunuhan dan pemotongan jurnalis pada 2018, Jamal Khashoggi, di konsulat Saudi di Istanbul.
