Lokakarya Laut China Selatan Hasilkan Capaian Positif, Kata Kemlu RI
- Antara / Azis Kurmala
VIVA Dunia – Lokakarya tentang mengelola potensi konflik di Laut China Selatan telah menghasilkan pencapaian yang positif dan nyata, ujar pejabat Kementerian Luar Negeri RI.
?
"Lokakarya ini menghasilkan capaian yang positif dan konkret,” kata Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dr Yayan GH Mulyana saat membuka The 31st Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea di Jakarta, Rabu.
Lokakarya tentang mengelola potensi konflik di Laut China Selatan ke-31 digelar di Jakarta, Rabu.
“Hari ini kami menyelenggarakan Workshop ke-31 sebagai Workshop kedua Pengelolaan Potensi Konflik di Laut China Selatan di masa pandemi COVID-19,” ujarnya.
Lokakarya ini merupakan momen yang luar biasa untuk menyaksikan lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak lokakarya pertama pada 1990 di Bali, Indonesia.
Selama tiga dekade terakhir, katanya, lokakarya ini menjadi saksi sejarah meskipun dunia berubah tak terduga dan lanskap regional berkembang.
“Para peserta telah menunjukkan komitmen yang kuat dan langgeng, bekerja sama dan menjajaki potensi kerja sama di kawasan Laut China Selatan,” kata Yayan.
Sejak lokakarya pertama, dialog 1.5 track ini telah menjadi forum yang sangat berharga di mana diskusi dan berbagi informasi dan pengalaman berjalan secara transparan dan dalam suasana yang kondusif.
Lokakarya ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan yang paling penting persahabatan dan kerja sama di wilayah Laut China Selatan.
“Dari sorotan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa setidaknya ada tiga kategori besar bidang kerja sama,” katanya.
Pertama, iklim dan lingkungan yang mencakup kerja sama penanganan pencemaran laut, peningkatan perlindungan dan konservasi laut, serta pemantauan perubahan muka air laut dan pasang surut air laut.
“Kedua, iptek melalui berbagai karya penelitian ilmiah kelautan, database kelautan dan geosains, serta kerja sama di bidang teknologi informasi kelautan,” ujarnya.
Dan ketiga, ekonomi dan pembangunan yang meliputi pengkajian stok perikanan, pengembangan pulau-pulau berkelanjutan, dan geowisata. (Ant/Antara)
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
