Visa Pelajar Indonesia ke China Sudah Dapat Diproses Bulan Ini
- ANTARA/M. Irfan Ilmie.
VIVA Dunia – Program pengembalian para pelajar Indonesia ke China untuk melanjutkan studi tatap muka yang terhambat sejak pandemi COVID-19 mewabah pada awal 2020, mulai menemukan titik terang.
"Kami sudah mendapatkan informasi mengenai kepastian para pelajar kita mendapatkan visa dari Pemerintah China," kata Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Kedutaan Besar RI di Beijing, Yaya Sutarya, Selasa 8 Agustus 2022.
KBRI Beijing telah mengirimkan daftar nama 190 pelajar Indonesia dalam program repatriasi gelombang pertama kepada Kementerian Luar Negeri China, Kementerian Pendidikan China, dan Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta.
"Pengiriman daftar nama-nama tersebut disertai dengan nota diplomatik," ujar Yaya.
Penentuan jumlah pelajar yang bakal mengikuti program repatriasi tersebut juga berdasarkan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China.
"Ini juga berdasarkan asas resiprokal yang seharusnya dihormati bersama. Indonesia sudah lama mengizinkan masuk ratusan mahasiswa China yang hendak melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi kita," katanya menambahkan.
Sementara untuk repatriasi pelajar Indonesia yang sudah direncanakan sejak setahun yang lalu sampai sekarang belum juga terealisasi. Padahal beberapa pelajar dari negara lain, termasuk Korea Selatan, Thailand, Singapura, dan India sudah bisa masuk China.
"Para pelajar kita juga sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh otoritas China, seperti vaksin booster, karantina, penyediaan pesawat carter, dan ketaatan pada prokes," ucap Yaya.
Pihak China mengaku tidak ada maksud menghambat proses repatriasi pelajar dari Indonesia.
"Kami perlu mengaturnya agar tidak terjadi tumpang tindih saat tiba di China. Yang pasti mulai bulan ini visa untuk para pelajar Indonesia sudah dapat diproses," kata seorang pejabat Kemlu China yang meminta ANTARA tidak menuliskan identitasnya. (Ant/Antara)
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
