Partai Republik Justru Dukung Agenda Bos Demokrat Pelosi ke Taiwan
- Saul Loeb/Pool Photo via AP
VIVA Dunia – Rencana Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi untuk mengunjungi Taiwan telah memicu pertentangan baru antara China dan Amerika Serikat (AS). Meski demikian, rencana kunjungan tersebut mendapatkan dukungan dari Partai Republik di Washington termasuk mantan anggota pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump. Hal tak biasa itu terjadi mengingat Pelosi merupakan politikus teras Demokrat AS yang sudah beberapa periode menjabat Ketua DPR.
Menteri Pertahanan kedua saat Trump menjabat yakni Mark Esper mengatakan kepada CNN International bahwa Pelosi dapat pergi ke Taiwan jika dia menginginkannya.
"Saya pikir jika Pelosi ingin pergi, dia harus pergi," kata Esper dikutip dari The Guardian, Rabu, 27 Juli 2022.
Personel Angkatan Laut Taiwan berlatih pengamanan laut
- Shioro Lee/Taiwan Presidential Office via AP)
Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri kedua saat Trump menjabat, mencuitkan dalam akun Twitter-nya bahwa dia bersedia untuk pergi bersama Pelosi ke Taiwan.
“Nancy, saya akan pergi bersamamu. Saya dilarang di China tetapi Taiwan tidak. Taiwan mencintai kebebasan. Sampai jumpa!," cuitan Pompeo.
Belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk kunjungan Pelosi ke Taiwan, sebuah negara demokrasi berpemerintahan sendiri yang diklaim Beijing sebagai provinsi yang memisahkan diri.
Banyak pengamat memperkirakan beberapa bentuk aksi militer oleh China dalam waktu segera akan terjadi terutama mengingat invasi Rusia ke Ukraina.
China juga memperingatkan kunjungan Pelosi akan sangat merusak kedaulatan dan integritas teritorialnya, serta berdampak serius pada fondasi hubungan China-AS.
Beijing juga mengirim sinyal secara serius kepada pasukan kemerdekaan Taiwan.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi
- AP Photo/J. Scott Applewhite
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada pekan lalu bahwa kunjungan Pelosi dianggap bukan pilihan yang tepat saat ini.
“Saya pikir militer menganggap itu bukan ide yang baik saat ini. Tapi saya tidak tahu bagaimana statusnya.”
Pada Senin, 25 Juli 2022, Sekretaris Pers Biden, Karin Jean-Pierre mengatakan bahwa pemerintah AS secara rutin memberi ruang bagi anggota kongres untuk perjalanan potensial. Hal itu sebagian besarnya memang bisa diputuskan oleh anggota kongres tersebut. Namun situasi geopolitik dan keamanan juga perlu diperhatikan.
“Pemerintah secara rutin memberi anggota Kongres informasi dan konteks untuk perjalanan potensial termasuk pertimbangan geopolitik dan keamanan," kata dia.
MK Putuskan KPK Berwenang Selidiki Kasus Korupsi yang Libatkan Oknum Militer, Ini Kata Mabes TNI
Mabes TNI akan segera berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung, serta instansi penegak hukum lainnya
