AS Minta Dewan HAM PBB Buka Laporan Terkait Kondisi Xinjiang
VIVA Dunia - Amerika Serikat meminta Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Michelle Bachelet, segera membuka laporan tentang kondisi di Xinjiang setelah beredar sebuah laporan yang menyebut China bekerja di belakang layar PBB untuk mengubur dokumen yang telah lama tertunda tersebut.
Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet.
- Jenewa
Surat Catatan yang Ditulis China
Kantor Berita Reuters melaporkan bahwa ada sebuah surat catatan yang ditulis oleh China yang menyatakan keprihatinan serius tentang laporan Xinjiang, yang diedarkan di antara misi diplomatik.
Catatan itu meminta negara-negara agar menandatanganinya untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap tujuan China, dalam hal ini meyakinkan Michelle Bachelet supaya menghentikan pembahasan kunjungannya ke China.
Baca juga: Rayakan Idul Adha Bersama Uighur, China Dinilai Tutupi Pelanggaran HAM
Rilis Laporan Tanpa Penundaan
Departemen Luar Negeri AS di Washington mengatakan meskipun sering ada jaminan dari Kantor Komisaris Tinggi bahwa laporan itu akan dirilis dalam waktu singkat, itu tetap tidak tersedia.
“Kami meminta Komisaris Tinggi untuk merilis laporan tanpa penundaan. Dan kami sangat prihatin dengan upaya apa pun oleh Beijing untuk menekan rilis laporan itu," kata Juru Bicara Departemen Luar Megeri AS, dalam sebuah pernyataan melalui email, dikutip dari laman Radio Free Asia, Selasa, 26 Juli 2022.
VIVA Militer: Tindakan represif militer China terhadap etnis Muslim Uighur
- Amnesty International
Kunjungi Xinjiang pada Mei
Michelle Bachelet yang mengunjungi Xinjiang pada Mei memberi tahu Dewan Hak Asasi Manusia pada September 2021 bahwa kantornya sedang menyelesaikan penilaiannya atas informasi tentang tuduhan pelanggaran hak. Tiga bulan kemudian, seorang juru bicara mengatakan laporan itu akan dikeluarkan dalam hitungan minggu, tetapi tidak dirilis.
Sementara itu, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan itu masih dalam tahap finalisasi dan Bachelet mengatakan akan dibebaskan sebelum dia meninggalkan kantor pada bulan Agustus atau September.
"Laporan sedang diselesaikan dan langkah terakhir sedang dilakukan sebelum rilis publik," tulis juru bicara itu dalam sebuah pernyataan.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB menuturkan langkah terakhir termasuk berbagi dengan negara anggota yang bersangkutan untuk komentarnya sebelum diterbitkan sesuai praktik standar.
“Laporan dibagikan untuk komentar dengan negara anggota yang bersangkutan. Kantor akan mencerminkan komentar yang bersifat faktual dalam versi final,” lanjut juru bicara tersebut.
Aksi solidaritas untuk Muslim Uighur
- ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Sensitif Terhadap Kritik
Hal ini mendapat respons dari Direktur China Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York, Sophie Richardson, yang menilai surat dan kampanye tekanan China terkait di PBB tidak mengejutkan karena Beijing sangat sensitif terhadap kritik.
“Pemerintah China secara teratur mencoba untuk melemahkan atau mendahului atau menolak kritik apa pun,” kata Sophi Richardson.
Surat itu sendiri muncul sebulan setelah hampir 50 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik kekejaman China terhadap Uighur dan menyerukan Bachelet untuk merilis laporan sebenarnya tentang kondisi di Xinjiang.
Pelanggaran HAM Berat
Laporan PBB akan mencakup periode di mana pihak berwenang China menahan hingga 1,8 juta orang Uighur dan minoritas Turki lainnya di kamp-kamp interniran sejak 2017.
Uighur, Kazakh, dan minoritas lainnya di Xinjiang dilaporkan telah menjadi sasaran pelanggaran berat hak asasi manusia, penyiksaan dan kerja paksa, serta pemberantasan tradisi linguistik, budaya dan agama mereka dalam apa yang disebut oleh Amerika Serikat dan beberapa parlemen Barat sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Aksi Kemanusian untuk Muslim Uighur, Uyghur (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kampanye untuk Uighur, bagian dari koalisi 230 organisasi yang menuntut agar Bachelet untuk sesegera mungkin mengundurkan diri dari jabatannya dan mendesak PBB untuk melawan tekanan China.
Bukan Kali Pertama
Senada dengam Sophi Richardson, Direktur Eksekutif CFU Rushan Abbas mengatakan ini bukan pertama kalinya China mencoba menggalang dukungan untuk genosidanya dan juga bukan yang terakhir.
“Pertanyaannya adalah apakah negara-negara akan menyerah pada keinginan China karena ikatan ekonomi, dan apakah Michelle Bachelet sekali lagi akan dibujuk untuk mendengarkan tuntutan China,” kata Rushan Abbas.
Sebelumnya, kunjungan Bachelet ke China yang diatur dengan ketat ke Xinjiang hanya sedikit diungkap oleh mantan Presiden Chili dan telah dikritik negara-negara dunia sebagai tur bergaya Potemkin yang dipentaskan.
Namun di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan wanita yang berusia 70 tahun itu menyaksikan secara langsung seperti apa Xinjiang yang sebenarnya disebut sebuah kawasan yang menikmati keamanan dan stabilitas serta pembangunan yang kuat dan berkelanjutan, dan rakyatnya hidup di kehidupan yang bahagia dan memuaskan.
Wang mengatakan bahwa sikap China mendapat dukungan dari negara-negara berkembang.
“Perhitungan sejumlah kecil negara yang menggunakan Xinjiang untuk terlibat dalam manipulasi politik, menodai reputasi China dan menahan serta menekan China tidak akan berhasil,” kata Wang.
Richardson dari HRW mengatakan Bachelet terjebak di antara tuntutan dari Uighur, kelompok hak asasi dan pemerintah Barat untuk akuntabilitas dan pengungkapan fakta di Xinjiang dan tekanan Beijing untuk membungkam para pengkritiknya.
“Apakah dia melanjutkan dan seberapa akurat itu akan memberi tahu kita banyak tentang seberapa serius dia mengambil mandatnya dan seberapa bersedia dia untuk menantang beberapa anggota paling kuat dari sistem PBB,” katanya.
