PM Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat di Seluruh Negeri
- AP Photo/ Eranga Jayawardena.
VIVA Dunia – Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, telah mengumumkan keadaan darurat di seluruh Sri Lanka dan jam malam telah diberlakukan di provinsi barat, kata seorang juru bicara di kantor Perdana Menteri, Rabu 13 Juli 2022.
Sri Lanka berada dalam kekacauan politik setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penangkapan. Ribuan pengunjuk rasa berjalan menuju kantor Perdana Menteri di Flower Road - sekitar 20 menit berjalan kaki dari lokasi protes utama Galle Face Green.
Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan dia akan mundur begitu pemerintahan sementara semua partai dibentuk menyusul kepergian Rajapaksa. Tetapi banyak rakyat Sri Lanka ingin dia segera mengundurkan diri.
Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe
- AP Photo/Eranga Jayawardena
Di bawah konstitusi Sri Lanka, ketika Rajapaksa meninggalkan kursinya, Wickremesinghe secara otomatis akan menjadi penjabat presiden selama 30 hari.
"Jika kita tidak mendengar pengunduran diri presiden dan perdana menteri pada malam hari, kita mungkin harus berkumpul kembali dan mengambil alih parlemen atau gedung pemerintah lainnya," kata pemrotes Buddhi Prabodha Karunaratne kepada Reuters seperti dilansir dari BBC.
"Kami sangat menentang pemerintah Gota-Ranil. Keduanya harus pergi."
Belum ada pengunduran diri resmi presiden
Pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa secara resmi belum terjadi. Gotabaya telah meninggalkan negara itu sebelum rencana pengunduran diri yang dikabarkan akan dilakukan pada Rabu 13 Juli 2022.
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan istrinya Ayoma
- AP Photo/Eranga Jayawardena
Gotabaya hingga saat ini belum berbicara secara terbuka mengundurkan diri sejak kediamannya diserbu pada hari Sabtu.
Menurut konstitusi, Presiden perlu mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua parlemen untuk membuka suksesi pemerintahan dalam politik Sri Lanka. Ini adalah periode di mana presiden sementara akan turun tangan selama sebulan untuk menyelenggarakan pemilihan.
