Banyak yang Mundur karena Hal Tak Pantas, Posisi PM Inggris Goyah

PM Inggris Boris Johnson saat di KTT NATO
Sumber :
  • (AP Photo/Manu Fernandez

VIVA – Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson pada Jumat, 1 Juli 2022, dari tur ke luar negerinya. Namun pemimpin Inggris tersebut langsung dihadapi krisis baru setelah konservatif senior Inggris lainnya terpaksa mundur dari pemerintahannya yang dilanda skandal.

Puluhan Anggota Parlemen Inggris Desak Pemerintah Beri Sanksi Israel

Pemimpin pemerintahan Inggris itu kini bak terperosok ke dalam lebih banyak kontroversi termasuk tentang ketidakpantasan tindakan seksual di sekitarnya. Hal itu terjadi tak lama setelah dia mendarat kembali di Inggris pada Kamis 30 Juni 2022, dari pertemuan puncak NATO di Spanyol.

Dalam sebuah surat kepada Johnson, anggota parlemen Konservatif Inggris Chris Pincher mengumumkan dia berhenti sebagai wakil kepala setelah mengakui bahwa dia minum alkohol terlalu banyak dan mempermalukan diri sendiri dan orang lain, pada Rabu malam 29 Juni 2022.

Intelijen Jerman: Rusia Sedang Persiapkan Perang dengan NATO

Melansir dari Channel News Asia, Sabtu 2 Juli 2022, laporan mengatakan dia telah dituduh meraba-raba dua pria di depan orang lain di Carlton Club eksklusif di London, yang memicu keluhan ke partai konservatif.

Anggota parlemen konservatif Neil Parish juga mengundurkan diri pada April 2022 lalu, setelah menonton pornografi di ponselnya di House of Commons.

Menlu Inggris Blak-blakan Sebut Israel sebagai Kekuatan Penjajah

Hal itu mendorong pemilihan sela di kursinya yang sebelumnya aman, yang kemudian dikalahkan partai dalam kemenangan bersejarah bagi oposisi Demokrat Liberal.

Johnson sendiri telah terlibat dalam berbagai skandal, termasuk perselingkuhan "partygate".

Anggota parlemen Tory juga mengadakan mosi tidak percaya pada awal Juni 2022, tetapi Johnson nyaris selamat.

Perdana menteri berusia 58 tahun itu masih menghadapi penyelidikan parlemen tentang apakah dia berbohong kepada anggota parlemen atas partai-partai yang melanggar kesepakatan penguncian di Downing Street.


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya