5 Fakta Jepang Tolak Akui Pernikahan Sesama Jenis

VIVA – Topik mengenai LGBT memang tak pernah habis untuk dibicarakan. LGTB adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender. Nah, kali ini, yang terbaru adalah bahwa negara Jepang menolak untuk akui pernikahan sesama jenis. 

Penolakan itu dikeluarkan oleh salah satu Pengadilan Distrik di Jepang. Penolakn itu adalah hasil dari gugatan yang dilayangkan oleh tiga pasangan sesama jenis. Ketiganya menggugat negara agar mengakui pernikahan sesama jenis.

Beriku lima faktanya : 

Diputuskan di Osaka



Pride Parade Jepang 2020 lalu

Photo :

• Mainichi Japan

Keputusan Pengadilan Distrik Osaka ini adalah keputusan kedua tentang masalah ini, dan tidak setuju dengan keputusan yang dinyatakan tahun lalu, oleh pengadilan Sapporo yang menyatakan larangan pernikahan sesama jenis tidak konstitusional. 

Jadi, dengan ini Pengadilan Jepang di Kota Osaka, Senin 20 Juni 2022 memutuskan, larangan pernikahan sesama jenis tidak inkonstitusional.

Satu satunya Negara Maju yang Melarang



Ilustrasi Pelaku LGBT

Photo :

• vstory

Negara ini adalah satu-satunya di antara sekelompok negara maju G7 yang tidak mengizinkan orang dengan jenis kelamin sama menikah.

Negara G7 yang lain seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Britania Raya, dan Amerika Serikat sudah mengesahkan undang - undang pernikahan sesama jenis. 

Beberapa daerah, termasuk Tokyo, sudah mulai mengeluarkan sertifikat kemitraan, untuk membantu pasangan sesama jenis menyewa properti dan mendapatkan hak kunjungan rumah sakit. 



Ilustrasi kelompok LGBT

Photo :

• VIVA/spectrum.com

Keputusan Pengadilan Jepang ini menghancurkan harapan aktivis lesbian gay biseksual dan transgender atau LGBT untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah pusat mengatasi masalah mereka. 



4 Penggugat peraturan pernikahan sesama di Jepang

Photo :

• npr.org

Ada dua pasangan pria dan satu pasangan wanita sebagai penggugat. Mereka termasuk di antara 14 pasangan sesama jenis yang mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah di lima kota besar, Sapporo, Tokyo, Nagoya, Fukuoka dan Osaka, pada tahun 2019 karena melanggar hak untuk kebebasan berserikat dan kesetaraan.

Dalam putusannya, pengadilan Osaka menolak tuntutan para penggugat untuk ganti rugi sebesar 1 juta yen ($7.400) per pasangan atas diskriminasi yang mereka hadapi.

Akiyoshi Tanaka, pengacara dari salah satu penggugat, mengatakan dalam konferensi pers, bahwa mereka mengambil tindakan hukum untuk mendapatkan dukungan dari proses peradilan bagi parlemen untuk mengambil tindakan, namun, pengadilan tetap tidak mengambil keputusan yang benar. 

Akiyoshi mengatakan bahwa dia "terkejut" oleh keengganan pengadilan untuk campur tangan terkait isu pernikahan sesama jenis. "Artinya hakim mengatakan pengadilan tidak harus terlibat aktif dalam masalah hak asasi manusia," kata Miwa seperti dikutip AFP.

Akiyoshi berkata bahwa dia akan terus berjuang. "Kami tidak punya waktu untuk merasa putus asa," tambahnya. Opini publik di Jepang saat ini mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis.



bendera LGBT

Photo :

• vstory

Mereka (para penuntut) berargumen bahwa mereka telah didiskriminasi secara ilegal dengan kehilangan keuntungan ekonomi dan hukum yang sama seperti yang bisa dinikmati pasangan heteroseksual (berbeda jenis) melalui pernikahan.

Di bawah aturan saat ini di Jepang, pasangan sesama jenis tidak dapat mewarisi properti, rumah, atau aset lain yang mereka miliki bersama, dan tidak memiliki hak orang tua atas anak. Tak jarang mereka sering tak bisa menyewa apartemen bersama, kunjungan ke rumah sakit dan layanan lain yang tersedia untuk pasangan yang sudah menikah.

Dukungan untuk kebebasan seksual memang telah tumbuh perlahan di Jepang, tetapi perlindungan hukum masih kurang untuk orang - orang lesbian, gay, biseksual dan transgender. Orang-orang LGBT sering menghadapi diskriminasi di sekolah, tempat kerja bahkan di rumah, menyebabkan banyak orang menyembunyikan identitas seksual mereka.

Kelompok - kelompok hak asasi telah mendorong pengesahan tindakan kesetaraan menjelang Olimpiade Tokyo musim panas lalu, ketika perhatian internasional terfokus pada Jepang. Namun, RUU itu dibatalkan oleh partai pemerintah yang konservatif.

Pengadilan Osaka pada hari Senin tersebut mengatakan kebebasan menikah dalam konstitusi 1947 hanya berarti persatuan pria dan wanita atau heteroseksual dan tidak termasuk dengan pernikahan yang berjenis kelamin sama, dan oleh karena itu melarang pernikahan sesama jenis bukan lah inkonstitusional.

Hakim Fumi Doi mengatakan pernikahan untuk pasangan heteroseksual adalah sistem yang didirikan oleh masyarakat untuk melindungi hubungan antara pria dan wanita yang melahirkan dan membesarkan anak, dan bahwa cara untuk melindungi hubungan sesama jenis masih menjadi perdebatan publik. 

Namun bagaimana pun, pengadilan mendesak parlemen untuk mencari cara untuk melindungi hubungan sesama jenis dengan lebih baik, termasuk opsi untuk melegalkan pernikahan sesama jenis.

Halaman Selanjutnya

Negara ini adalah satu-satunya di antara sekelompok negara maju G7 yang tidak mengizinkan orang dengan jenis kelamin sama menikah.