7 Sisi Lain Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman
- Istimewa
VIVA – Mungkin tidak banyak yang menguak sisi gelap putra mahkota Arab Saudi, yakni Mohammed bin Salman. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS, penguasa de facto kerajaan ini tampaknya semakin memperketat cengkeramannya pada kekuasaan menyusul gelombang penahanan lain terhadap yang dianggap bersebelahan.
Di antara mereka yang ditahan dalam penyisiran terakhir adalah dua bangsawan kerajaan yang paling menonjol, mantan Putra Mahkota Mohammed bin Nayef dan saudara lelaki terakhir raja yang masih hidup, Pangeran Ahmed bin Abdulaziz.
Pemerintah Saudi belum secara resmi menanggapi laporan bahwa para pangeran dituduh melakukan plot kudeta terhadap Raja Saudi Salman dan putra mahkota, yang dikenal luas sebagai MBS.
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman di Riyadh, Saudi
- AP Photo/Amr Nabil)
Sejak ia mengungguli saingan yang lebih senior pada tahun 2017 untuk menjadi putra mahkota, MBS telah menerima liputan yang menguntungkan di media internasional, dengan banyak laporan yang berfokus pada reformasi ekonomi dan sosialnya di kerajaan konservatif.
Namun, penangkapan sebelumnya dan tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap perbedaan pendapat di kerajaan, serta dugaan pembunuhan mengerikan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, telah mengalihkan fokus ke sisi gelap catatan MBS. Ini juga termasuk ribuan kematian warga sipil di Yaman dan peningkatan pesat jumlah eksekusi sejak dia naik ke tampuk kekuasaan.
Perang di Yaman
Menahan pemimpin Lebanon
Memenjarakan aktivis hak asasi perempuan
Memburuknya hubungan dengan Kanada
Membersihkan saingan politik
Mengatur krisis GCC
Meningkatnya jumlah eksekusi
Pembunuhan Jamal Khashoggi
Kejatuhan serangan Aramco
Gelombang baru penahanan
Serangan Koalisi Arab Saudi menghancurkan Kamp Milisi Houthi di Yaman Utara
Kehancuran udara Yaman
Pada 2015, Arab Saudi melakukan intervensi dalam perang saudara di negara tetangga Yaman, meluncurkan kampanye udara yang menargetkan pemberontak Houthi , yang dengan cepat mendapatkan wilayah.
Dengan dukungan logistik dari Amerika Serikat, aliansi yang dipimpin Saudi-UEA kini telah melakukan lebih dari 20.000 serangan di daerah-daerah yang dikuasai Houthi dalam upaya untuk membalikkan keuntungan mereka.
Kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan koalisi pimpinan Saudi-UEA membom tanpa pandang bulu warga sipil dan rumah sakit, sekolah dan infrastruktur lainnya.
Perang yang berlangsung lama telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan meninggalkan sebagian besar negara di ambang kelaparan, dengan PBB menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Berbicara kepada Time pada April 2018, MBS membela intervensi yang dipimpin Saudi di Yaman, dengan mengatakan: “Dalam setiap operasi militer, kesalahan terjadi … Tentu saja, kesalahan apa pun yang dibuat oleh Arab Saudi atau koalisi adalah kesalahan yang tidak disengaja.
“Kita tidak perlu memiliki Hizbullah baru di semenanjung Arab,” mengacu pada kelompok Lebanon yang didukung Iran.” Ini adalah garis merah tidak hanya untuk Arab Saudi tetapi untuk seluruh dunia.”
Memaksa pengunduran diri PM Lebanon
Apa yang seharusnya menjadi kunjungan rutin ke Arab Saudi berubah menjadi episode penahanan yang menakjubkan oleh pasukan keamanan Saudi untuk Saad Hariri , mantan perdana menteri Lebanon .
Ketika Hariri melakukan perjalanan ke ibukota Saudi pada November 2017, teleponnya disita pada saat kedatangan, dan sehari kemudian dia mengundurkan diri dari jabatannya secara langsung di saluran televisi milik Saudi.
Ternyata Hariri dipanggil untuk bertemu Raja Salman dan MBS sehari setelah kedatangannya, tetapi akhirnya disajikan pidato pengunduran dirinya untuk dibaca di televisi, sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters tak lama setelah acara tersebut .
Langkah itu memicu kemarahan di Lebanon atas apa yang secara publik dianggap sebagai penculikan perdana menteri negara berdaulat oleh negara lain.
Hubungan Saudi-Lebanon tegang, karena Presiden Michel Aoun menolak untuk menerima pengunduran diri dan meminta pihak berwenang di Riyadh untuk membebaskan perdana menteri negaranya yang "ditahan".
Hariri, pada bagiannya, menuduh Iran dan Hizbullah mengacaukan Lebanon dan tetap berada di ibu kota Saudi selama dua minggu. Dia akhirnya kembali ke Beirut beberapa minggu kemudian setelah upaya mediasi Presiden Prancis Emmanuel Macron berhasil dan menarik pengunduran dirinya .
Meskipun menyangkal semua tuduhan memaksa Hariri untuk mengundurkan diri atau menahannya di negara itu, MBS dipandang sebagai salah satu pemain kunci di balik episode aneh itu.
Memenjarakan aktivis hak-hak perempuan
Ilustrasi hak pilih perempuan dalam pemilu
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Pada tahun 2018, Arab Saudi mengizinkan perempuan untuk mengemudi , sebuah langkah yang dilihat oleh banyak orang sebagai langkah progresif untuk hak-hak perempuan di kerajaan tersebut.
MBS secara umum dipandang sebagai kekuatan utama di balik keputusan tersebut, tetapi sekelompok aktivis hak asasi manusia Saudilah yang pertama kali memperjuangkan hak untuk mengemudi kembali pada 1990-an dan terus mendorong secara terbuka untuk hak itu sejak saat itu.
Beberapa aktivis, kebanyakan wanita tetapi juga beberapa pria, ditangkap hanya beberapa minggu sebelum larangan itu dicabut secara resmi.
Human Rights Watch ( HRW ) mengkritik penangkapan tersebut, dengan mengatakan itu adalah upaya MBS untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan menerima kritik terhadap pemerintahannya.
“'Kampanye reformasi' Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah menjadi ketakutan besar bagi para reformis Saudi sejati yang berani mengadvokasi secara terbuka hak asasi manusia atau pemberdayaan perempuan,” Sarah Leah Whitson, direktur Timur Tengah di Human Rights Watch, mengatakan dalam sebuah pernyataan di waktu.
“Pesannya jelas bahwa siapa pun yang mengekspresikan skeptisisme tentang agenda hak putra mahkota menghadapi hukuman penjara.”
Para aktivis tersebut saat ini masih mendekam di penjara, bersama dengan banyak aktivis hak asasi manusia lainnya yang ditangkap atas tuduhan lain.
Berbicara kepada Bloomberg pada tahun 2018, MBS mengatakan penangkapan itu "bukan tentang wanita yang meminta hak untuk mengemudi ... Sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu."
Dia mengatakan beberapa dari mereka yang ditangkap memiliki hubungan dengan badan intelijen asing dan telah mencoba untuk menyakiti Arab Saudi. “Qatar adalah salah satu negara yang merekrut beberapa dari orang-orang itu. Dan beberapa lembaga secara tidak langsung bekerja sama dengan Iran. Mereka adalah dua negara utama yang benar-benar merekrut orang-orang ini.”
“Saya yakin akan ada kasus formal terhadap mereka berdasarkan hukum Saudi,” tambah MBS.
Kerfuffle Kanada
Menyusul penangkapan dan pemenjaraan beberapa aktivis hak-hak perempuan domestik, Arab Saudi terlibat pertengkaran diplomatik dengan Kanada pada Agustus 2018.
Setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyerukan pembebasan para aktivis dan peningkatan umum hak asasi manusia di Arab Saudi, kerajaan menanggapi dengan mengusir duta besar Kanada dari Riyadh, membekukan perdagangan dengan negara Amerika Utara dan memerintahkan semua siswa Saudi yang berbasis di Kanada. untuk kembali ke rumah.
“Kami tidak ingin menjadi sepak bola politik dalam politik domestik Kanada. Temukan bola lain untuk dimainkan,” kata Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir di Dewan Hubungan Luar Negeri di New York City sebagai reaksi atas tindakan tersebut.
“Sangat mudah untuk memperbaikinya. Minta maaf dan katakan Anda melakukan kesalahan. ”
Menanggapi tindakan Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Kanada saat itu Chrystia Freeland mengatakan Ottawa tidak akan mengubah posisinya.
“Kanada akan selalu membela hak asasi manusia… Kami merasakan kewajiban khusus bagi perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka di seluruh dunia,” katanya. “Dan kami merasakan kewajiban khusus kepada orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Kanada.”
Sementara itu, pada November 2017, mantan Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel mengkritik Arab Saudi atas apa yang disebutnya “petualangan” di Timur Tengah dan campur tangan dalam politik internal Lebanon dengan menahan Hariri selama kunjungannya ke Riyadh.
Komentar itu memulai pertikaian diplomatik 10 bulan antara kedua negara, yang mengarah pada penarikan duta besar Saudi dari Berlin dan menolak akreditasi duta besar Jerman di Riyadh.
Pada April 2018, Jerman juga memperkenalkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah ekspor senjata dan semua barang dan jasa terkait lainnya ke negara-negara yang mungkin menggunakannya untuk pelanggaran hak asasi manusia, sebagian besar berfokus pada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab atas keterlibatan mereka dalam perang di Yaman. .
Pertengkaran diplomatik berakhir pada September 2018 di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, ketika Menteri Luar Negeri baru Jerman Heiko Maas mengatakan negara-negara tersebut telah memutuskan untuk menghentikan perselisihan mereka.
"Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan kami telah menyaksikan kesalahpahaman yang sangat kontras dengan hubungan kami yang kuat dan strategis dengan Kerajaan Arab Saudi dan kami dengan tulus menyesali ini," kata Maas.
Pembersihan Ritz-Carlton
Sejak menjadi putra mahkota, MBS tidak hanya menindak aktivis hak asasi manusia, tetapi juga saingan politik. Pada tahun 2017, pasukan keamanan Saudi menangkap beberapa ratus orang terkaya di negara itu, diduga dalam upaya untuk memerangi korupsi di antara eselon yang lebih tinggi dari birokrasi Saudi.
Mereka yang ditangkap dikurung selama berminggu-minggu di hotel mewah Ritz-Carlton di Riyadh, di mana beberapa dilaporkan dianiaya secara fisik. Sebuah laporan oleh New York Times mengatakan 17 dari tahanan memerlukan perawatan di rumah sakit setelah mengalami kekerasan fisik, termasuk seorang yang kemudian meninggal dalam tahanan.
Menurut para ahli, MBS menggunakan pembersihan itu untuk menyingkirkan orang-orang yang berpotensi menimbulkan ancaman politik bagi putra mahkota.
“Jika tujuan Anda benar-benar anti korupsi, maka Anda membawa beberapa kasus. Anda tidak hanya menangkap sekelompok orang yang benar-benar berpangkat tinggi dan menekankan bahwa aturan hukum tidak benar-benar memandu tindakan Anda,” Greg Gause, pakar Teluk di Texas A&M University, mengatakan kepada Al Jazeera saat itu.
Mahjoob Zweiri, seorang profesor politik Arab kontemporer di Universitas Qatar, mengatakan bahwa pembersihan itu adalah bagian dari rencana MBS untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi dan politik di Arab Saudi.
“Itu membutuhkan penghancuran kerajaan ekonomi lainnya di Arab Saudi,” katanya kepada Al Jazeera, merujuk pada Arab Saudi yang menyita lebih dari $100 miliar dalam penyelesaian anti-korupsi dari mereka yang ditangkap.
Menyusul tuduhan pelecehan, HRW meminta Arab Saudi untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab.
“Dugaan penganiayaan di Ritz-Carlton merupakan pukulan serius bagi klaim [Putra Mahkota Saudi] Mohammed bin Salman sebagai seorang reformis modern,” kata Whitson , direktur Timur Tengah di Human Rights Watch.
“Sementara MBS berkeliaran di seluruh ibu kota Barat untuk mendapatkan investasi asing, investor harus berpikir dua kali penolakan angkuh Saudi terhadap aturan hukum dan hak-hak fundamental.”
Berbicara pada November 2017 setelah pembersihan, Raja Salman mengatakan itu adalah upaya untuk mengatasi korupsi dan datang sebagai tanggapan terhadap “eksploitasi oleh beberapa jiwa lemah yang telah menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan publik, untuk, secara tidak sah, menghasilkan uang. ”.
Orang di balik krisis GCC
Pada tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memberlakukan blokade diplomatik dan perdagangan di atasnya.
Langkah untuk memutuskan hubungan dengan Qatar , yang terutama didorong oleh MBS dan Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan , tampaknya tidak menghasilkan apa-apa selain membagi enam anggota Dewan Kerjasama Teluk, yang terdiri dari Qatar, Arab Saudi, UEA, Bahrain, Kuwait, dan Oman.
Menurut sebuah laporan dari The Intercept , rencana blokade awal mencakup aspek militer juga, dengan pasukan Saudi dan UEA menyerang Qatar.
Plot tersebut melibatkan pasukan darat Saudi yang melintasi perbatasan darat ke Qatar, dan dengan dukungan militer dari UEA, maju 100 km (62 mil) ke daratan dan merebut ibukota Qatar, Doha.
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari anggota komunitas intelijen AS saat ini dan dua mantan pejabat Departemen Luar Negeri, The Intercept mengatakan plot kudeta, yang sebagian besar dirancang oleh Arab Saudi dan putra mahkota UEA, “kemungkinan beberapa minggu lagi dari sedang dilaksanakan”.
Tekanan dari mantan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, yang khawatir invasi itu akan merusak hubungan jangka panjang Arab Saudi dengan AS, menyebabkan putra mahkota Saudi mundur. Hampir tiga tahun kemudian, blokade terhadap Qatar masih berlaku.
Eksekusi meningkat
Selama beberapa tahun terakhir, MBS telah melembagakan beberapa reformasi sosial di Arab Saudi, termasuk membuka bioskop pertama di negara itu dan mengizinkan konser musik berlangsung, langkah yang dipuji oleh banyak orang sebagai kemajuan menuju masyarakat yang lebih terbuka.
Selama periode yang sama, jumlah eksekusi di kerajaan telah meningkat tajam. Arab Saudi, satu-satunya negara di dunia yang masih melakukan pemenggalan kepala sebagai bentuk eksekusi, telah berada di lima negara teratas untuk jumlah eksekusi yang dilakukan selama lebih dari satu dekade.
Menurut organisasi hak asasi manusia Reprieve dan Amnesty International, jumlah eksekusi telah mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir.
“Dalam delapan bulan setelah dia diangkat menjadi putra mahkota, 133 orang dieksekusi,” kata Reprieve pada Maret 2018.
“Mohammed bin Salman telah mengawasi eksekusi rata-rata 16 orang per bulan, setiap bulan, sejak pengangkatannya. Jika tingkat ini berlanjut, 2018 bisa melihat 200 eksekusi, jumlah eksekusi tertinggi yang pernah tercatat di Arab Saudi dalam satu tahun, ”tambah organisasi itu.
Amnesty International juga mengutuk penggunaan hukuman mati yang menonjol di Arab Saudi, menambahkan bahwa negara itu menggunakan hukuman itu sebagai cara untuk meredam kritik dari minoritas Syiah di negara itu.
“Eksekusi brutal ini adalah tindakan terbaru dalam penganiayaan berkelanjutan otoritas Arab Saudi terhadap minoritas Syiah. Hukuman mati digunakan sebagai senjata politik untuk menghukum mereka karena berani memprotes perlakuan mereka dan membuat orang lain diam,” kata Amnesty pada 2017.
Organisasi itu juga mengkritik MBS secara pribadi, dengan mengatakan putra mahkota harus berinvestasi dalam hak asasi manusia, bukan PR untuk perjalanan ke luar negeri.
“Jika Anda tidak tahu lebih baik, Anda akan berpikir Arab Saudi berada di jalan menuju reformasi besar. Namun, dalam beberapa bulan sejak penunjukan putra mahkota, kami melihat sedikit alasan untuk percaya bahwa tawarannya lebih dari sekadar latihan PR yang apik,” kata Amnesty awal tahun ini.
“Faktanya, Arab Saudi memiliki catatan hak asasi manusia yang mengerikan dan situasinya semakin memburuk sejak [MBS] ditunjuk sebagai pewaris resmi takhta pada Juni 2017.”
Ketika ditekan pada serentetan eksekusi di kerajaan dalam sebuah wawancara tahun 2016 dengan The Economist, MBS menekankan bahwa semua yang dieksekusi telah melalui tiga lapisan sistem peradilan Saudi.
"Mereka sedang meninjau kejahatan, dan prosedur, dan persidangan, dan hukuman, dan menjalankan hukuman," katanya.
Pembunuhan Jamal Khashoggi
Pada 2 Oktober 2018, jurnalis Saudi dan kritikus MBS Jamal Khashoggi memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk mendapatkan dokumen yang menyatakan perceraiannya dari mantan istrinya.
Setelah 18 hari penyangkalan, Arab Saudi mengakui wartawan itu tewas , diduga dalam perkelahian dengan pejabat Saudi di dalam konsulat . Sejak awal penghilangannya, pihak berwenang Turki mengatakan Khashoggi dibunuh segera setelah memasuki misi oleh regu pembunuh negara Saudi. Pejabat Saudi, bagaimanapun, terus bersikeras bahwa Khashoggi meninggalkan gedung tak lama setelah dia masuk.
Ketika tekanan internasional meningkat pada Arab Saudi, jaksa akhirnya merilis sebuah pernyataan pada 20 Oktober, mengatakan: “... diskusi yang terjadi antara dia [Khashoggi] dan orang-orang yang bertemu dengannya selama kehadirannya di konsulat Kerajaan di Istanbul menyebabkan pertengkaran. dan perkelahian dengan warga, Jamal Khashoggi, mengakibatkan kematiannya”.
Khashoggi, yang pernah menjadi penasihat anggota keluarga kerajaan, tidak disukai karena kritiknya terhadap program reformasi MBS.
“Saat kita berbicara hari ini, ada intelektual dan jurnalis Saudi yang dipenjara,” kata Khashoggi kepada Al Jazeera dalam sebuah wawancara pada Maret 2018.
“Sekarang, tidak ada yang berani berbicara dan mengkritik reformasi … Akan jauh lebih baik baginya untuk memberikan ruang bernapas bagi para kritikus, bagi intelektual Saudi, penulis Saudi, media Saudi untuk berdebat.”
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Juni tahun lalu, Agnes Callamard, pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar hukum, mengkritik penyelidikan Arab Saudi atas pembunuhan tersebut.
Dalam laporan 100 halamannya, Callamard mengatakan pembunuhan Khashoggi merupakan pembunuhan di luar proses hukum yang direncanakan yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan Arab Saudi. Laporan itu juga mengatakan menemukan "bukti yang dapat dipercaya" yang menjamin penyelidikan lebih lanjut atas tanggung jawab putra mahkota atas pembunuhan itu.
Menyusul kecaman internasional, 18 warga negara Saudi ditangkap karena masalah ini.
Pada bulan Desember, jaksa penuntut umum kerajaan mengatakan lima orang telah dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan itu, tetapi dua tokoh utama yang diselidiki atas pembunuhan itu telah dibebaskan.
Persidangan terhadap para terdakwa dilakukan dalam kerahasiaan yang hampir total, meskipun beberapa diplomat, termasuk dari Turki, serta anggota keluarga Khashoggi, diizinkan untuk menghadiri sesi tersebut.
Hingga saat ini, jasad Khashoggi belum ditemukan. Dalam sebuah wawancara dengan jaringan AS CBS tahun lalu, MBS membantah memerintahkan pembunuhan itu tetapi mengatakan dia bertanggung jawab penuh "karena itu dilakukan oleh individu yang bekerja untuk pemerintah Saudi".
Kejatuhan serangan Aramco
Menyusul serangan terbesar yang pernah terjadi pada infrastruktur minyak kerajaan pada September tahun lalu, kritik terhadap MBS di antara anggota keluarga penguasa dilaporkan menjadi lebih menonjol.
Serangan itu memicu kekhawatiran di antara beberapa cabang terkemuka keluarga Al Saud yang berkuasa, yang berjumlah sekitar 10.000 orang, atas kemampuan MBS untuk mempertahankan dan memimpin pengekspor minyak terbesar dunia, Kantor Berita Reuters melaporkan pada Oktober.
Serangan 14 September membakar dua pabrik raksasa minyak negara Saudi Aramco, yang awalnya melumpuhkan setengah dari produksi minyak kerajaan – lima persen dari produksi minyak global.
Arab Saudi mengatakan Iran bertanggung jawab, sebuah penilaian yang dibagikan oleh pejabat AS. Para pejabat Iran telah membantah terlibat.
Pemberontak Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi pada saat itu, PBB mengatakan tidak dapat memverifikasi apakah senjata Iran digunakan.
Beberapa kritikus Saudi mengatakan kebijakan luar negeri agresif MBS terhadap Iran dan keterlibatan dalam perang di Yaman membuat kerajaan diserang, menurut sumber yang dikutip oleh Reuters.
Pada bulan Desember 2019, sementara itu, rekor penawaran umum perdana Aramco memberinya label harga $1,7 triliun, menjadikannya perusahaan paling berharga di dunia. Tetapi sahamnya telah jatuh lebih dari 11 persen sejak awal tahun di tengah kekhawatiran wabah virus corona baru akan memperlambat permintaan minyak dari China dan merugikan ekonomi global.
Gelombang baru penahanan
Pekan lalu, beberapa media AS melaporkan penahanan dua anggota senior keluarga Al Saud yang berkuasa, Ahmed bin Abdulaziz dan Mohammed bin Nayef. The Wall Street Journal kemudian melaporkan penyisiran itu meluas hingga mencakup puluhan pejabat kementerian dalam negeri, perwira senior militer, dan lainnya yang diduga mendukung upaya kudeta.
Dalam laporan Bloomberg pada hari Jumat tentang penangkapan dua bangsawan senior, sebuah sumber dikutip mengatakan bahwa pasangan itu dituduh melakukan "pengkhianatan". Meskipun masih belum ada komentar dari otoritas Saudi, penahanan tersebut menandai tindakan keras terbaru oleh MBS dalam upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, kata para analis.
Roxane Farmanfamaian, seorang dosen politik Timur Tengah di Universitas Cambridge, mengatakan langkah terbaru ini bahkan merupakan "langkah yang lebih kejam dan lebih penting daripada yang telah kita lihat sejauh ini".
“Saya pikir dia menunjukkan bahwa dia tidak boleh diremehkan,” kata Farmanfamaian kepada Al Jazeera.
"Dia mendekatinya dengan ... cara yang jauh lebih keras dan lebih agresif," katanya, "Dia tentu saja membangun posisinya dan dia membungkam kritiknya di dalam." melansir dari aljazeera.com.
MBS juga telah melancarkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat terhadap para aktivis, akademisi dan tokoh agama, menahan puluhan sejak 2017. Keluarga Al Saud yang berkuasa telah lama menganggap kelompok-kelompok Islam sebagai ancaman internal terbesar bagi kekuasaannya.
