Bangkrut, Sri Lanka Cari Utang Rp43,5 Triliun ke IMF
- AP Photo/Eranga Jayawardena
VIVA – Sri Lanka sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meminjam setidaknya US$3 miliar atau Rp43,5 triliun melalui fasilitas perpanjangan pinjaman (EEF), menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters dan dilansir dari CNA, Kamis 2 Juni 2022.
Pemerintah Sri Lanka mengharapkan putaran lain pembicaraan teknis dengan IMF pada awal Juni, dan berharap untuk mencapai kesepakatan tingkat staf segera, setelah akhir bulan ini, dua sumber mengatakan berbicara dengan syarat anonim.
Pekerja kasar berusia tua di Sri Lanka mendorong pedati saat hujan tahun 2012
- AP Photo/Eranga Jayawardena)
Seorang juru bicara IMF tidak segera menjawab permintaan komentar. Juru bicara kementerian keuangan dan bank sentral Sri Lanka tidak menanggapi permintaan komentar.
Sri Lanka telah meminta rencana penyelamatan untuk mengatasi krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan pada tahun 1948. Sri Lanka telah gagal membayar beberapa utang luar negeri awal tahun ini, dan sedang berjuang untuk membayar impor kebutuhan pokok seperti bahan bakar dan obat-obatan.
Program EFF ini, yang akan menjadi rencana IMF ke-17 untuk negara tersebut, mengharuskan negara-negara untuk melakukan reformasi ekonomi struktural "untuk memperbaiki kelemahan yang mengakar", menurut situs web IMF. Program-program ini biasanya berlangsung tiga tahun dengan masa tenggang empat setengah tahun untuk mulai membayar kembali pinjaman, setelah rencana disetujui.
Kesepakatan senilai US$3 miliar akan mewakili hampir empat kali kuota pinjaman Sri Lanka dengan IMF. IMF pekan lalu mengatakan sedang dalam pembicaraan dengan Sri Lanka untuk paket reformasi "komprehensif", tetapi tidak merinci jenis program apa yang sedang dinegosiasikan.
Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, yang menjabat pada Mei lalu setelah protes massal yang memaksa pengunduran diri pendahulunya, Mahinda Rajapaksa, berencana untuk mengajukan anggaran sementara dalam beberapa minggu.
Wanita di pawai di Sri Lanka memperingati kemenangan militer lawan pemberontak
- AP Photo/Eranga Jayawardena
Pemerintah mengumumkan pada hari Selasa perombakan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan, menaikkan pajak perusahaan, dan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari 8 persen dengan segera.
Sri Lanka baru-baru ini menunjuk penasihat keuangan dan hukum untuk memulai pembicaraan dengan pemegang obligasi dan pemberi pinjaman bilateral, seperti China dan Jepang.
