Sri Lanka Tutup Sekolah dan Larang Pejabat Datang Bekerja
- AP Photo/Eranga Jayawardena)
VIVA – Pihak berwenang Sri Lanka pada Jumat 20 Mei 2022, menutup sekolah dan meminta pejabat publik untuk tidak datang bekerja dalam langkah untuk mempersiapkan kekurangan bahan bakar akut yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan.
Kementerian Administrasi Publik Sri Lanka meminta pejabat, kecuali mereka yang bekerja di layanan penting, untuk tidak datang bekerja pada hari Jumat 20 Mei 2022.
“Mengingat kekurangan bahan bakar saat ini dan masalah fasilitas transportasi pejabat diminta untuk tidak datang bekerja, kecuali yang berada di layanan penting,” kata kementerian dalam pernyataannya.
Seorang pengunjuk rasa membawa poster menuntut pengunduran diri pemerintah Sri Lanka.
- AP Photo/Eranga Jayawardena
Sekolah swasta juga ditutup pada hari Jumat, di tengah memburuknya kekurangan bahan bakar dengan ribuan orang yang mengantre stasiun bahan bakar di seluruh negeri selama berhari-hari.
Melansir dari AP, Jumat 20 Mei 2022, Sri Lanka sekarang hampir tidak memiliki bensin dan sedang menghadapi kekurangan bahan bakar lainnya. Pemerintah juga telah berjuang menemukan uang untuk membayar impor bahan bakar, gas, dan kebutuhan lainnya dalam beberapa bulan terakhir, karena negara tersebut sedang berada dalam ambang kebangkrutan.
Kesengsaraan ekonomi Sri Lanka telah membawa krisis politik, dengan pemerintah menghadapi protes dan kerusuhan yang meluas di seluruh negeri. Selama berbulan-bulan, warga Sri Lanka telah mengalami antrean panjang untuk membeli kebutuhan pokok yang sebagian besar berasal dari luar negeri.
Sri Lanka juga kekurangan mata uang dan telah menghambat impor bahan mentah untuk manufaktur yang akhirnya sekarang semakin memperburuk inflasi. Para pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan utama untuk menuntut gas dan bahan bakar, stasiun-stasiun televisi menunjukkan orang-orang di beberapa daerah berebut persediaan yang terbatas.
Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan
Pelaksanaannya, ditegaskan tetap diperlukan peraturan turunan PP No 47/ 2024 agar dapat diimplementasikan sesuai prosedur yang lebih detail dan jelas.
