7 Fakta Negara Timor Leste, dari Operasi Seroja Hingga Referendum
- Phinemo.com
VIVA – Mendengar nama Timor Leste, tentu sudah tidak asing lagi bagi kamu, khususnya kita yang tinggal di Indonesia, Negara ini pernah dijajah oleh portugis pada abad ke-16, dan dikenal sebagai Timor Portugis.
Kita juga telah mengetahui Negara Timor Leste awalnya adalah wilayah NKRI sebelum akhirnya memisahkan diri dari ibu pertiwi. meski demikian Negara ini masih sangat bergantung dengan Indonesia.
Dikutip dari berbagai sumber berikut VIVA telah merangkum beberapa fakta tentang Negara Timor Leste:
1. Dijajah bangsa Portugis
Perlu kamu ketahui, Negara yang dulunya adalah wilayah Indonesia ini memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dari Indonesia, terutama dalam konteks kolonialnya.
Negara yang terletak di utara Australia ini memiliki sejarahnya sendiri. Pada tahun 1509 para pedagang dari Portugis tiba di Timor Leste hingga tahun 1511. Seperti Belanda di Indonesia, para pedagang asal Portugis ini awalnya datang demi rempah-rempah.
Selain itu portugis juga membangun tempat ibadah, sekolah dan mengenalkan ajaran agama Katolik di Timor Leste. Tidak hanya itu, bahasa Portugis juga menjadi bahasa sehari-hari di sana.
Kemudian pada tahun 1642 kegiatan dagang yang dilakukan Portugis berubah. Francisco Fernandes memimpin pasukan Topasses memulai ekspedisi militer hingga satu persatu raja-raja pulau Timor ditaklukkan.
2. Perjanjian Lisbon 1859
Diketahui Portugis bukan pemain tunggal di pulau Timor, Belanda diketahui saat itu juga menduduki pulau Timor, hingga Portugis memindahkan pangkalannya ke bagian timur, demi meminimalisir ancaman.
Hingga pada tahun 1859 dibuat perjanjian Lisbon antara Portugis dan Belanda, yang membagi dua wilayah pulau Timor di sebelah barat Hindia Belanda dan di sebelah Timur Portugis.
3. Revolusi Anyelir 1974
Revolusi Anyelir berasal dari fakta bahwa tidak ada tembakan yang diletuskan dan orang-orang mulai turun ke jalanan untuk merayakan akhir kediktatoran dan perang di wilayah-wilayah jajahan Portugis ini. Bunga anyelir diletakkan di moncong senjata dan juga di seragam.
Peristiwa ini secara efektif mengubah rezim Portugis dari kediktatoran otoriter menjadi demokrasi, dan menghasilkan perubahan besar pada sendi-sendi sosial, ekonomi, kewilayahan, kependudukan, dan politik di negara ini.
Hingga pada akhirnya Front Revolusi Kemerdekaan Timor-Leste (FRETILIN) mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste Pada 28 November 1974
4. Operasi Seroja
Tentu kamu masih ingat dengan Operasi Seroja, operasi yang dipicu ketika Front Revolusi Kemerdekaan Timor-Leste (FRETILIN) mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut.
Sembilan hari kemudian, Indonesia lewat perintah Presiden Soeharto melakukan invasi dan kemudian menganeksasi Timor Timur. Timor Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Pendudukan Indonesia di Timor Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama beberapa dasawarsa antara kelompok separatis (khususnya FRETILIN) dan militer Indonesia.
 Sebagai informasi aneksasi adalah istilah yang digunakan ketika suatu negara secara sepihak menggabungkan wilayah lain dalam perbatasannya.
5. Insiden Santa Cruz
Selama seperempat abad TNI dan FRETILIN terus terlibat konflik hebat yang menyebabkan ratusan ribuan orang menjadi korban, hingga puncaknya pada Insiden Santa Cruz pada November 1991.
6. Referendum 1999
Hingga setelah lengsernya rezim Soeharto dan digantikan oleh Presiden Habibie, diumumkan Referendum pada 30 Agustus 1999 dan dilaksanakan dengan 2 pilihan yakni menerima otonomi khusus untuk Timor Timor dalam NKRI atau menolak.
Hasilnya 344 ribu penduduk atau 78 persen dari total penduduk Timor Timor memilih untuk menolak otonomi khusus NKRI.
7. Merdeka dari Indonesia 2002
Timor Leste secara resmi diakui sebagai Negara pada 20 Mei 2002 dengan mana Republik Demokratik Timor Leste dimana, dengan sistem pemerintahannya yakni republik demokrasi parlementer. Dimana kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih secara langsung dengan masa bakti 5 tahun, sedangkan kepala pemerintahannya yakni perdana menteri yang dipilih melalui pemilihan multi partai dan ditunjuk dari partai mayoritas.