Ekonomi Rusia Mulai Masuki Periode Sulit Akibat Sanksi Amerika
- Istimewa
VIVA – Ekonomi Rusia memasuki periode transformasi yang sulit akibat sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, ujar Gubernur Bank Rusia, Elvira Nabiullina. Berbicara di Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia, dia mengatakan Rusia kehilangan akses ke separuh cadangan internasionalnya karena sanksi.
“Sekarang, karena sanksi, Bank Rusia memiliki sekitar setengah dari cadangan internasional. (Kondisi) ini tidak memungkinkan untuk mengelola sepenuhnya situasi dengan mata uang di pasar domestik dan (kami) perlu mengendalikan mata uang. Ketika situasinya membaik, kami bermaksud untuk menyusun ulang kendali pergerakan mata uang," kata Nabiullina.
Mata uang rubel
- BBC News
Dia mengatakan tindakan lebih lanjut dari bank sentral akan sepadan dengan tingkat risikonya, dan hambatan pada kegiatan ekonomi di luar negeri akan berkurang saat situasinya stabil. Nabiullina menekankan bahwa sanksi telah membuat ekonomi Rusia terpaksa dikonfigurasi ulang.
“Ekonomi kita sedang memasuki masa sulit untuk perubahan struktural terkait sanksi. Sanksi-sanksi itu mempengaruhi pasar keuangan. Kini mereka juga mulai memengaruhi sektor riil ekonomi," ujar dia.
"Masalah utama tidak akan terlalu terhubung dengan sanksi terhadap lembaga keuangan, tetapi pembatasan impor, logistik perdagangan luar negeri mungkin akan berpengaruh pada ekspor produk Rusia," katanya.
Perang Rusia di Ukraina telah menuai kecaman internasional. AS, Inggris, dan Uni Eropa memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Rusia. Sejak perang dimulai pada 24 Februari, lebih dari 2.072 warga sipil telah tewas dan 2.818 lainnya terluka di Ukraina, menurut perkiraan PBB.
Lebih dari 4,93 juta warga Ukraina telah melarikan diri ke negara lain dan lebih dari 7 juta warga lainnya mengungsi di dalam negeri, kata badan pengungsi PBB. (Ant/Antara)
Anggota Kongres Sebut AS Sudah Bantu Israel Senilai Rp286 Triliun dalam Bentuk Senjata
Sejak genosida dimulai, AS telah memberikan lebih dari 18 miliar dolar AS (Rp286,2 triliun) dalam bentuk senjata kepada pemerintah Israel, kata anggota Kongres.
