Sisi Gelap Pangeran Arab Saudi, Asingkan Ibu Kandung demi Tahta
- SAUDI KINGDOM COUNCIL
VIVA – Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan, tampaknya semakin memperketat cengkeramannya pada kekuasaan menyusul gelombang penahanan lain terhadap yang dianggap sebagai penantang kekuasaannya.
Di antara mereka yang ditahan dalam penyisiran terakhir adalah dua bangsawan kerajaan yang paling menonjol, mantan Putra Mahkota Mohammed bin Nayef dan saudara laki-laki terakhir raja yang masih hidup, Pangeran Ahmed bin Abdulaziz.
Pemerintah Saudi belum secara resmi menanggapi laporan bahwa para pangeran dituduh melakukan plot kudeta terhadap Raja Saudi Salman dan putra mahkota, yang dikenal luas sebagai MBS.
Sejak ia mengungguli saingan yang lebih senior pada tahun 2017 untuk menjadi putra mahkota, MBS telah menerima liputan yang menguntungkan di media internasional, dengan banyak laporan yang berfokus pada reformasi ekonomi dan sosialnya di kerajaan konservatif.
Kepemimpinannya yang menerapkan reformasi ekonomi dan sosial sempat mendapatkan pujian. Namun ternyata itu hanya sebentar, ternyata pangeran Arab Saudi ini memiliki sejumlah rahasia gelap yang menimbulkan berbagaikontroversi.
Berikut ini sederet sisi gelap dari Muhammed bin Salman atau biasa disapa dengan MBS, yang masih belum banyak diketahui oleh seluruh masyarakat di berbagai dunia dikutip dari aljazeera.
1. Kehancuran Udara Yaman
Pada 2015, Arab Saudi melakukan intervensi dalam perang saudara di negara tetangga Yaman, meluncurkan kampanye udara yang menargetkan pemberontak Houthi , yang dengan cepat mendapatkan wilayah.
Dengan dukungan logistik dari Amerika Serikat, aliansi yang dipimpin Saudi-UEA kini telah melakukan lebih dari 20.000 serangan di daerah-daerah yang dikuasai Houthi dalam upaya untuk membalikkan keuntungan mereka.
Kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan koalisi pimpinan Saudi-UEA membom tanpa pandang bulu warga sipil dan rumah sakit, sekolah dan infrastruktur lainnya.
Perang yang berlangsung lama telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan meninggalkan sebagian besar negara di ambang kelaparan, dengan PBB menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Berbicara kepada Time pada April 2018, MBS membela intervensi yang dipimpin Saudi di Yaman, dengan mengatakan: “Dalam setiap operasi militer, kesalahan terjadi … Tentu saja, kesalahan apa pun yang dibuat oleh Arab Saudi atau koalisi adalah kesalahan yang tidak disengaja.
“Kita tidak perlu memiliki Hizbullah baru di semenanjung Arab,” mengacu pada kelompok Lebanon yang didukung Iran.” Ini adalah garis merah tidak hanya untuk Arab Saudi tetapi untuk seluruh dunia.”
2. Memaksa Pengunduran Diri PM Lebanon
Apa yang seharusnya menjadi kunjungan rutin ke Arab Saudi berubah menjadi episode penahanan yang menakjubkan oleh pasukan keamanan Saudi untuk Saad Hariri , mantan perdana menteri Lebanon .
Ketika Hariri melakukan perjalanan ke ibukota Saudi pada November 2017, teleponnya disita pada saat kedatangan, dan sehari kemudian dia mengundurkan diri dari jabatannya secara langsung di saluran televisi milik Saudi.
Ternyata Hariri dipanggil untuk bertemu Raja Salman dan MBS sehari setelah kedatangannya, tetapi akhirnya disajikan pidato pengunduran dirinya untuk dibaca di televisi, sumber mengatakan kepada kantor berita Reuters tak lama setelah acara tersebut .
Langkah tersebut memicu kemarahan di Lebanon atas apa yang secara publik dianggap sebagai penculikan perdana menteri negara berdaulat oleh negara lain.
Hubungan Saudi-Lebanon tegang, karena Presiden Michel Aoun menolak untuk menerima pengunduran diri dan meminta pihak berwenang di Riyadh untuk membebaskan perdana menteri negaranya yang "ditahan".
Hariri, pada bagiannya, menuduh Iran dan Hizbullah mengacaukan Lebanon dan tetap berada di ibu kota Saudi selama dua minggu. Meskipun menyangkal semua tuduhan memaksa Hariri untuk mengundurkan diri atau menahannya di negara itu, MBS dipandang sebagai salah satu pemain kunci di balik episode aneh itu.
3. Memenjarakan Aktivitas Hak-hak Perempuan
Pada tahun 2018, Arab Saudi mengizinkan perempuan untuk mengemudi , sebuah langkah yang dilihat oleh banyak orang sebagai langkah progresif untuk hak-hak perempuan di kerajaan tersebut.
MBS secara umum dipandang sebagai kekuatan utama di balik keputusan tersebut, tetapi sekelompok aktivis hak asasi manusia Saudilah yang pertama kali memperjuangkan hak untuk mengemudi kembali pada 1990-an dan terus mendorong secara terbuka untuk hak itu sejak saat itu.
Beberapa aktivis, kebanyakan wanita tetapi juga beberapa pria, ditangkap hanya beberapa minggu sebelum larangan itu dicabut secara resmi.
Human Rights Watch ( HRW ) mengkritik penangkapan tersebut, dengan mengatakan itu adalah upaya MBS untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan menerima kritik terhadap pemerintahannya.
“'Kampanye reformasi' Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah menjadi ketakutan besar bagi para reformis Saudi sejati yang berani mengadvokasi secara terbuka hak asasi manusia atau pemberdayaan perempuan,” Sarah Leah Whitson, direktur Timur Tengah di Human Rights Watch, mengatakan dalam sebuah pernyataan di waktu.
“Pesannya jelas bahwa siapa pun yang mengekspresikan skeptisisme tentang agenda hak putra mahkota menghadapi hukuman penjara.”
Para aktivis tersebut saat ini masih mendekam di penjara, bersama dengan banyak aktivis hak asasi manusia lainnya yang ditangkap atas tuduhan lain. Berbicara kepada Bloomberg pada tahun 2018, MBS mengatakan penangkapan itu “bukan tentang wanita yang meminta hak untuk mengemudi … Sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu.”
Dia mengatakan beberapa dari mereka yang ditangkap memiliki hubungan dengan badan intelijen asing dan telah mencoba untuk menyakiti Arab Saudi. “Qatar adalah salah satu negara yang merekrut beberapa dari orang-orang itu. Dan beberapa lembaga secara tidak langsung bekerja sama dengan Iran. Mereka adalah dua negara utama yang benar-benar merekrut orang-orang ini.”
“Saya yakin akan ada kasus formal terhadap mereka berdasarkan hukum Saudi,” tambah MBS.
4. Kerfuffle Kanada
Menyusul penangkapan dan pemenjaraan beberapa aktivis hak-hak perempuan domestik, Arab Saudi terlibat pertengkaran diplomatik dengan Kanada pada Agustus 2018.
Setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyerukan pembebasan para aktivis dan peningkatan umum hak asasi manusia di Arab Saudi, kerajaan menanggapi dengan mengusir duta besar Kanada dari Riyadh, membekukan perdagangan dengan negara Amerika Utara dan memerintahkan semua siswa Saudi yang berbasis di Kanada. untuk kembali ke rumah.
“Kami tidak ingin menjadi sepak bola politik dalam politik domestik Kanada. Temukan bola lain untuk dimainkan,” kata Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir di Dewan Hubungan Luar Negeri di New York City sebagai reaksi atas tindakan tersebut.
“Sangat mudah untuk memperbaikinya. Minta maaf dan katakan Anda melakukan kesalahan. ”
Menanggapi tindakan Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Kanada saat itu Chrystia Freeland mengatakan Ottawa tidak akan mengubah posisinya. “Kanada akan selalu membela hak asasi manusia… Kami merasakan kewajiban khusus bagi perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka di seluruh dunia,” katanya. “Dan kami merasakan kewajiban khusus kepada orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Kanada.”
Sementara itu, pada November 2017, mantan Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel mengkritik Arab Saudi atas apa yang disebutnya “petualangan” di Timur Tengah dan campur tangan dalam politik internal Lebanon dengan menahan Hariri selama kunjungannya ke Riyadh.
Komentar itu memulai pertikaian diplomatik 10 bulan antara kedua negara, yang mengarah pada penarikan duta besar Saudi dari Berlin dan menolak akreditasi duta besar Jerman di Riyadh.
Pada April 2018, Jerman juga memperkenalkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah ekspor senjata dan semua barang dan jasa terkait lainnya ke negara-negara yang mungkin menggunakannya untuk pelanggaran hak asasi manusia, sebagian besar berfokus pada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab atas keterlibatan mereka dalam perang di Yaman. .
Pertengkaran diplomatik berakhir pada September 2018 di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, ketika Menteri Luar Negeri baru Jerman Heiko Maas mengatakan negara-negara tersebut telah memutuskan untuk menghentikan perselisihan mereka.
"Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan kami telah menyaksikan kesalahpahaman yang sangat kontras dengan hubungan kami yang kuat dan strategis dengan Kerajaan Arab Saudi dan kami dengan tulus menyesali ini," kata Maas.
5. Pembersihan Ritz-Carlton
Sejak menjadi putra mahkota, MBS tidak hanya menindak aktivis hak asasi manusia, tetapi juga saingan politik. Pada tahun 2017, pasukan keamanan Saudi menangkap beberapa ratus orang terkaya di negara itu, diduga dalam upaya untuk memerangi korupsi di antara eselon yang lebih tinggi dari birokrasi Saudi.
Mereka yang ditangkap dikurung selama berminggu-minggu di hotel mewah Ritz-Carlton di Riyadh, di mana beberapa dilaporkan dianiaya secara fisik.
Sebuah laporan oleh New York Times mengatakan 17 dari tahanan membutuhkan perawatan di rumah sakit setelah mengalami kekerasan fisik, termasuk seorang yang kemudian meninggal dalam tahanan.
Menurut para ahli, MBS menggunakan pembersihan itu untuk menyingkirkan orang-orang yang berpotensi menimbulkan ancaman politik bagi putra mahkota.
“Jika tujuan Anda benar-benar anti korupsi, maka Anda membawa beberapa kasus. Anda tidak hanya menangkap sekelompok orang yang benar-benar berpangkat tinggi dan menekankan bahwa aturan hukum tidak benar-benar memandu tindakan Anda,” Greg Gause, pakar Teluk di Texas A&M University, mengatakan kepada Al Jazeera saat itu.
Mahjoob Zweiri, seorang profesor politik Arab kontemporer di Universitas Qatar, mengatakan bahwa pembersihan itu adalah bagian dari rencana MBS untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi dan politik di Arab Saudi.
“Itu membutuhkan penghancuran kerajaan ekonomi lainnya di Arab Saudi,” katanya kepada Al Jazeera, merujuk pada Arab Saudi yang menyita lebih dari $100 miliar dalam penyelesaian anti-korupsi dari mereka yang ditangkap.
Menyusul tuduhan pelecehan, HRW meminta Arab Saudi untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab.
“Dugaan penganiayaan di Ritz-Carlton merupakan pukulan serius bagi klaim [Putra Mahkota Saudi] Mohammed bin Salman sebagai seorang reformis modern,” kata Whitson , direktur Timur Tengah di Human Rights Watch.
“Sementara MBS berkeliaran di seluruh ibu kota Barat untuk mendapatkan investasi asing, investor harus berpikir dua kali penolakan angkuh Saudi terhadap aturan hukum dan hak-hak dasar.”
Berbicara pada November 2017 setelah pembersihan, Raja Salman mengatakan itu adalah upaya untuk mengatasi korupsi dan datang sebagai tanggapan terhadap “eksploitasi oleh beberapa jiwa lemah yang telah menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan publik, untuk, secara tidak sah, menghasilkan uang. ”.
6. Orang di Balik Krisis GCC
Pada tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memberlakukan blokade diplomatik dan perdagangan di atasnya.
Langkah untuk memutuskan hubungan dengan Qatar , yang terutama didorong oleh MBS dan Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan , tampaknya tidak menghasilkan apa-apa selain membagi enam anggota Dewan Kerjasama Teluk, yang terdiri dari Qatar, Arab Saudi, UEA, Bahrain, Kuwait, dan Oman.
Menurut sebuah laporan dari The Intercept , rencana blokade awal mencakup aspek militer juga, dengan pasukan Saudi dan UEA menyerang Qatar.
Plot tersebut melibatkan pasukan darat Saudi yang melintasi perbatasan darat ke Qatar, dan dengan dukungan militer dari UEA, maju 100 km (62 mil) ke daratan dan merebut ibu kota Qatar, Doha.
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari anggota komunitas intelijen AS saat ini dan dua mantan pejabat Departemen Luar Negeri, The Intercept mengatakan plot kudeta, yang sebagian besar dirancang oleh Arab Saudi dan putra mahkota UEA, “kemungkinan beberapa minggu lagi dari sedang dilaksanakan”.
Tekanan dari mantan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, yang khawatir invasi itu akan merusak hubungan jangka panjang Arab Saudi dengan AS, menyebabkan putra mahkota Saudi mundur. Hampir tiga tahun kemudian, blokade terhadap Qatar masih berlaku.
7. Rela Buang Ibu Kandung Demi Naik Tahta
Demi mendapatkan sebuah jabatan tinggi seorang putra mahkota, MBS dikabarkan mengasingkan ibu kandungnya sendiri ke luar negeri. Seperti yang diketahui, Putri Fahda binti Falah al Hathleen memang menentang MBS menjadi pengganti King Salman. Bahkan MBS diduga memenjarakan ibunya di salah satu istana miliknya. Kisah tersebut berasal dari wawancara NBC News dengan 14 pejabat senior yang masih aktif di lembaga intelijen Amerika Serikat.
8. Sering Menghamburkan Uang Demi Pesta Mewah
Sebuah buku Blood and Oil, telah berhasil menyoroti gaya hidup MBS yang ternyata gemar menggelar pesta mewah. Pesta itu digelar di pulau pribadi di Maladewa. Ia rupanya pernah mengundang sekitar 150 wanita cantik dari Rusia, Brazil, dan negara lainnya.
Pesta yang berlangsung sebulan itu dirayakan di deretan vila pribadi dengan pemandangan Samudera Hindia. Setiap vila memiliki kolam renang pribadi dan kepala pelayan. Sejumlah artis ternama seperti Shakira, Jennifer Lopez, DJ Afrojack, dan Psy turut tampil di pesta tersebut. Pesta itu diperkirakan menelan biaya sekitar Rp732 miliar.
