Rumah dan Toko Keluarga Muslim Dihancurkan Tanpa Dasar Hukum di India

Undang-undang itu kemudian digunakan di Uttar Pradesh untuk mengatasi penentang aturan tentang kewarganegaraan yang juga kontroversial.

Ketika undang-undang itu disahkan di Madhya Pradesh pada tahun lalu, Mishra mengatakan itu akan digunakan terhadap siapa pun "yang menghancurkan milik pemerintah atau swasta selama unjuk rasa, aksi mogok, kerusuhan, dan bila perlu, properti terdakwa akan disita dan dilelang untuk mengembalikan uang".

Para ahli mengatakan bahwa penghancuran rumah untuk menghukum terduga pelaku kejahatan, tanpa ada pemberitahuan, tidak memiliki dasar hukum apa pun.

"Anda tidak bisa melakukan hal seperti ini," kata Warsi.

Dengan menolak opsi lain yang tersedia, pemerintah "menempatkan hukum pada tangan mereka sendiri dan mengecilkan peran pengadilan," sehingga umat Islam akan berada dalam posisi rentan.

"Pemerintah seolah menunggu kesempatan untuk melakukan ini."

[removed]!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0 t=e.createElement(n);t.async t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a[removed].insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,>