Rumah dan Toko Keluarga Muslim Dihancurkan Tanpa Dasar Hukum di India

Tetapi secara hukum, pembongkaran itu telah dibenarkan dengan alasan statusnya sebagai bangunan ilegal. Polisi mengklaim bahwa mereka menargetkan perambahan ilegal oleh orang-orang itu di lahan publik.

Pejabat kolektor di Distrik Khargone, Anugraha P mengatakan tindakan ini merupakan "gabungan keduanya".

"Mencari pelaku satu per satu akan memakan waktu, jadi kami melihat semua area di mana kerusuhan terjadi dan menghancurkan bangunan-bangunan ilegal untuk memberi pelajaran kepada perusuh," jelas dia.

Namun Rafiq mengaku tidak ada kasus kekerasan di lingkungan tempat tinggalnya. "Saya bahkan memiliki seluruh dokumen properti saya untuk membuktikan bahwa itu tidak ilegal," tambah dia.

"Tapi polisi datang entah dari mana, menolak mendengar pembelaan saya dan merampas rumah saya."

Para ahli juga mempertanyakan logika itu. Menurut mereka, menghukum seseorang atas kejahatan yang dituduhkan menggunakan aturan hukum yang tidak sesuai dianggap tidak masuk akal.

"Legalitas digunakan sebagai kedok — rumah-rumah ini ilegal bahkan sebelum prosesi keagamaan itu. Anda tidak bisa bertindak dengan alasan pembalasan karena itu bertentangan dengan proses hukum," kata pakar politik Rahul Verma. "Negara ini menunjukkan sikap pendendam."

Sementara itu, Warsi mengatakan meski negara memiliki kekuasaan untuk menghancurkan bangunan ilegal, ada tahapan yang harus ditempuh. Di antaranya menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik, memberi mereka hak jawab, atau mengajukan permohonan pengadilan.

Polisi mengeklaim bahwa mereka telah menyampaikan pemberitahuan, tetapi setidaknya tiga keluarga yang berbicara kepada BBC membantah itu.

Selain itu, ada ketentuan lain di bawah undang-undang yang berlaku di Madhya Pradesh bahwa orang yang didakwa menempati bangunan ilegal bisa diminta membayar denda. Menurut Warsi, seharusnya opsi ini yang lebih dulu digunakan oleh pihak berwenang.