- VOA
VIVA – Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu mengumumkan bantuan tambahan berupa peralatan militer senilai US$800 juta (Rp11,48 triliun) bagi Ukraina. Bantuan akan termasuk artileri berat dalam mengantisipasi kemungkinan serangan yang lebih luas oleh Rusia di Ukraina bagian timur.
Paket baru itu menjadikan total bantuan militer sejak pasukan Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina pada Februari bernilai US$2,5 miliar (Rp35,86 triliun). Total bantuan tersebut antara lain termasuk sistem artileri, kendaraan lapis baja, serta kapal nirawak penjagaan pantai, kata Biden melalui pernyataan setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.
VIVA Militer: Tentara Ukraina
- theguardian.com
Biden mengatakan ia juga sudah menyetujui pengiriman sejumlah helikopter tambahan. Ia mengatakan Ukraina sangat perlu mendapat peralatan dalam menghadapi invasi.
"Kita tak bisa istirahat sekarang. Seperti saya yakinkan kepada Presiden Zelenskyy, rakyat Amerika akan terus bersatu dengan rakyat Ukraina yang berani dalam perjuangan mereka memperoleh kebebasan," kata Biden dalam pernyataan tertulis.
VIVA Militer: Pasukan militer Ukraina dengan rudal anti-tank FGM-148 Javelin
- popularmechanics.com
Paket baru bantuan antara lain juga mencakup 11 helikopter Mi-17, yang sebelumnya dialokasikan bagi Afghanistan sebelum pemerintahan dukungan AS di negara itu jatuh tahun lalu. Selain itu, ada 18 meriam 155mm, 40.000 amunisi artileri, sejumlah radar, 200 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 300 lagi drone Swtichblade.
Amerika baru kali ini memberikan bantuan berupa meriam laras panjang dengan daya tembak tinggi bagi Ukraina.
Juru bicara Departemen Pertahanan AS John Kirby mengatakan bahwa sebagian sistem pertahanan itu, seperti meriam dan radar, perlu disertai dengan pelatihan tambahan bagi pasukan Ukraina yang tidak terbiasa menggunakan peralatan militer Amerika. (Ant/Antara)
China Bantah Laporan AS Terkait Masalah Kebebasan Beragama
China mendesak AS berhenti menggunakan masalah agama dan mencampuri urusan dalam negerinya menolak laporan yang dikeluarkan oleh Washington terkait kebebasan beragama.
