Pemimpin Austria akan Temui Putin di Moskow, Bahas Soal Ukraina
- Georg Hochmuth/APA/dpa
VIVA – Kanselir Austria, Karl Nehammer, akan menemui Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow, Senin, kata juru bicara Pemerintah Austria.
"Saya akan bertemu Vladimir #Putin di Moskow besok," tulis Nehammer di Twitter pada Minggu 10 April 2022.
Pertemuan itu akan menjadi yang pertama kalinya berlangsung antara Putin dan seorang pemimpin negara anggota Uni Eropa sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. "Kami netral secara militer, tapi (punya) sikap jelas atas perang agresi Rusia terhadap #Ukraina," tulis Nehammer.
Presiden Rusia, Vladimir Putin.
- ANTARA/Russian Pool/via Reuters/pri
"Harus dihentikan! Perlu ada koridor kemanusiaan, gencatan senjata, dan penyelidikan menyeluruh terhadap kejahatan perang," ujarnya.
Juru bicara Kremlin (kantor presiden Rusia), Dmitry Peskov membenarkan kepada kantor berita RIA bahwa Putin akan melakukan pembicaraan dengan Nehammer pada Senin.
Sebelumnya, Nehammer telah berkunjung ke Ukraina pada Sabtu (9/4). Selama kunjungannya itu, ia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Putin belakangan ini dijauhi oleh sebagian besar para pemimpin negara-negara Barat sejak konflik Ukraina mulai muncul. Austria, yang bersikap netral, telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina, juga sejumlah helm dan rompi antipeluru bagi warga sipil.
Nehammer, sosok yang beraliran konservatif, tampaknya tergerak saat melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Zelensky. Pada kesempatan itu, Nehammer mengatakan ia ingin memperlihatkan dukungan.
Di Twitter, kanselir Austria itu mengatakan bahwa ia telah memberi pemaparan kepada "mitra-mitra di Eropa" menyangkut kunjungannya ke Moskow.
Ia antara lain sudah berbicara dengan Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Kepala Dewan Eropa Charles Michel, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Ukraina Zelensky. (Ant/Antara)
Petinggi EU: Dalam Pandangan Orang Eropa, Nyawa Warga Palestina Dianggap Tidak Bernilai
Kepala kebijakan luar negeri EU mengatakan dalam pandangan orang Eropa, nyawa seorang warga Palestina dianggap tidak bernilai sebesar nyawa seorang warga Ukraina.
