Logo ABC

Orang Inggris Kini Boleh Cerai dengan Alasan Tak Lagi Cinta

Pasangan suami istri di Inggris kini bisa bercerai tanpa perlu lagi membuktikan bahwa pasangannya telah berselingkuh, berbuat maksiat, menelantarkan atau perbuatan tak masuk akal. (Unsplash: Kelly Sikkema)
Pasangan suami istri di Inggris kini bisa bercerai tanpa perlu lagi membuktikan bahwa pasangannya telah berselingkuh, berbuat maksiat, menelantarkan atau perbuatan tak masuk akal. (Unsplash: Kelly Sikkema)
Sumber :
  • abc

Pasangan suami istri di Inggris tidak perlu lagi saling menyalahkan dan menunjukkan bukti di pengadilan bila ingin bercerai. Mulai hari ini, pasangan suami istri yang memang sudah tidak saling cinta lagi, boleh berpisah secara sah.

Hal ini dimungkinkan dalam aturan perceraian yang berlaku di Inggris dan Wales, yang disebut sebagai "Perceraian Tanpa Adanya Kesalahan Salah Satu Pihak".

Implikasinya secara hukum, suami atau istri yang ingin menceraikan pasangannya tidak perlu lagi membuktikan adanya perbuatan maksiat atau perzinahan, perselingkuhan, "perilaku tidak masuk akal" atau penelantaran.

Sebelumnya, jika alasan-alasan tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan, pasangan yang mengajukan cerai diharuskan hidup terpisah minimal selama dua tahun sebelum perceraiannya disahkan oleh negara. Atau mereka harus hidup terpisah selama lima tahun jika salah satu pasangan keberatan dengan proses ini.

Perubahan aturan perceraian menjadikan Inggris dan Wales sejajar dengan Skotlandia, yang memiliki sistem hukumnya sendiri, dan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman.

Tidak perlu lagi saling menyalahkan

Sejumlah pihak memperkirakan angka perceraian akan meningkat tajam di Inggris menyusul berlakunya aturan baru.

Namun sebaliknya, mereka juga menyebut hal ini akan meningkatkan jumlah pernikahan, karena adanya jalan keluar yang lebih mudah jika hubungan suami istri memburuk dan dapat lagi diperbaiki.

Kasus yang dialami Tini Owens telah memicu kampanye perlunya perubahan undang-undang, setelah dia kalah dalam pertarungan di Mahkamah Agung Inggris pada tahun 2018. Pasalnya, Tini tidak mampu menunjukkan bukti bahwa pernikahannya selama 40 tahun sudah harus diakhiri.

Suaminya menyangkal gugatan Tini tentang perilaku yang tidak masuk akal, dan majelis hakim memutuskan bahwa terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia bukanlah alasan yang cukup untuk bercerai.

"Tidak seorang pun harus tetap berada dalam pernikahan tanpa cinta atau menghadapi perjuangan di pengadilan yang panjang, berlarut-larut dan mahal untuk mengakhirinya," kata Tini.

"Perubahan undang-undang yang mulai berlaku hari ini mencegah hal itu terjadi. Saya sangat gembira," katanya.

Namun perubahan ini tidak sejauh "perceraian cepat" gaya Amerika Serikat.

Di Inggris, masih dibutuhkan waktu tunggu minimal 20 minggu sejak pasangan suami istri pertama kali menggugat cerai dan mengajukan permohonan penetapan hukum.

Pasangan ini kemudian harus menunggu enam minggu lagi sebelum perceraian dapat diberlakukan secara sah.

Penantian panjang

Namun perubahan ini telah merombak sistem sebelumnya, yang berlaku selama beberapa dekade, di mana sebagian pasangan suami istri terpaksa menggunakan detektif swasta untuk menemukan bukti-bukti kesalahan.

Ada pula pasangan suami istri yang saling setuju untuk mengarang bukti hanya demi bisa bercerai.

Hal inilah yang terjadi pada Vicky (yang tak mau disebutkan namanya keluarganya). Dia dan suami pertamanya, katanya, "harus membuat skenario dan situasi yang kami pikir akan diterima" oleh pengadilan setelah keduanya setuju untuk bercerai baik-baik.

Kepada Radio BBC Vicky mengatakan pernikahan keduanya pun bermasalah karena suaminya seorang pria yang "sangat manipulatif" dan "keras" yang menolak terlibat dalam proses perceraian. Ia mengaku harus menunggu selama lima tahun berpisah secara sah.

"Seharusnya saya bisa keluar dari hubungan itu lebih cepat dan lebih dini," katanya.

Beberapa pengacara urusan keluarga menyambut baik berakhirnya tradisi perceraian yang saling menyalahkan, namun mereka menekankan bahwa pendampingan hukum tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah keuangan dan hak asuh anak.

Sebuah survei yang dilakukan oleh firma hukum Slater dan Gordon menunjukkan 32 persen responden yang saat ini hidup bersama tanpa menikah menyatakan kecenderungan untuk menikah karena proses perceraian menjadi lebih sederhana.

AFP

Diproduksi oleh Farid Ibrahim untuk ABC Indonesia.