DK PBB akan Putuskan Sikap Terhadap Rusia soal Ukraina
- ANTARA/REUTERS/HO
VIVA – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melakukan pemungutan suara pada Jumat 18 Maret 2022 mengenai seruan yang dirancang Rusia untuk akses bantuan dan perlindungan sipil di Ukraina. Namun, para diplomat mengatakan langkah itu akan gagal karena rancangan tersebut tidak mendorong penghentian pertempuran atau penarikan pasukan Rusia.
Rancangan resolusi itu, yang dilihat oleh Reuters, juga tidak membahas pertanggungjawaban atau mengakui bahwa Rusia melakukan invasi ke tetangganya itu.
Dalam sebuah video yang diunggah di Twitter pada Selasa (15/3), Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward menggambarkan semua aspek itu sebagai "kelalaian yang mencolok", dan mengatakan Rusia "sedang bertindak semaunya." Dia mengatakan Inggris tidak akan menyetujui rancangan teks Rusia.
VIVA Militer: Ledakan akibat serangan rudal Rusia di Bandara Vinnytsia, Ukraina
- today.ng
"Resolusi itu menyerukan agar semua pihak menghormati hukum humaniter internasional, tetapi mengabaikan fakta bahwa Rusia melakukan kejahatan perang," katanya.
"Invasi dan tindakan merekalah yang menjadi penyebab krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung ini."
Untuk dapat disahkan, resolusi Dewan Keamanan membutuhkan setidaknya sembilan suara mendukung, dan tidak ada veto oleh Rusia, China, Inggris, Prancis, atau Amerika Serikat.
Para diplomat mengatakan langkah Rusia itu akan gagal, karena sebagian besar dari 15 anggota Dewan kemungkinan akan abstain.
"Kami tidak akan memberikan kepercayaan pada upaya Rusia untuk menghindari akuntabilitas, tanggung jawab, dan kesalahan atas agresi mereka yang tidak beralasan," kata Olivia Dalton, juru bicara perutusan tetap AS untuk PBB.
Rusia mengajukan naskah tersebut setelah Prancis dan Meksiko menarik rancangan resolusi versi mereka untuk Dewan Keamanan tentang situasi kemanusiaan Ukraina karena mereka mengatakan rancangan itu akan diveto oleh Moskow.
Mereka malah berencana untuk memasukkan rancangan itu ke pemungutan suara di Majelis Umum, yang beranggotakan 193 negara. Di Majelis Umum PBB, tidak ada negara yang memiliki hak veto (hak membatalkan).
"Kami mengatakan sejak awal bahwa kami akan siap untuk mengadopsi resolusi kemanusiaan mengenai situasi di Ukraina, asalkan ini bukan selubung untuk menyalahkan dan mempermalukan Rusia lagi," kata utusan Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia pada Selasa.
Ilustrasi Sidang Majelis Umum PBB
- VIVA/Yanri Subekti
Resolusi Dewan Keamanan yang dirancang Rusia "menuntut agar warga sipil, termasuk personel kemanusiaan dan orang-orang dalam situasi rentan, termasuk perempuan dan anak-anak dilindungi sepenuhnya."
Rancangan resolusi itu juga menyerukan akses bantuan yang aman dan tanpa hambatan, juga agar orang-orang bisa pergi keluar dari Ukraina dengan aman.
Ukraina dan negara-negara Barat sekutunya menuduh Moskow menyerang warga sipil tanpa pandang bulu. Sudah ribuan orang tewas selama invasi Rusia, yang dimulai pada 24 Februari, dan jutaan orang mengungsi.
Rusia menyebut aksi militernya di Ukraina sebagai "operasi khusus". Rusia menyangkal menyerang warga sipil, dan mengatakan serangan udara, darat, dan laut dimaksudkan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina.
Atas permintaan AS, Albania, Inggris, Prancis, Irlandia dan Norwegia, Dewan Keamanan PBB juga akan bertemu pada Kamis untuk diberi pengarahan tentang Ukraina, kata para diplomat. (Ant/Antara)
