Putin Kirim Pasukan ke 2 Wilayah Pecahan Ukraina, Sanksi Barat Menanti
- Washington Times
VIVA – Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan militer Rusia ke dua wilayah pemberontak Ukraina yang didukung Moskow pada hari Senin 21 Februari 2022. Hal ini dilakukan Putin sebagai tindakan menentang ancaman sanksi Barat dalam sebuah langkah yang memicu perang dengan Kyiv.
Sebelumnya, pemimpin Kremlin telah mengakui kemerdekaan dua daerah yang dikuasai pemberontak di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina, ini dapat membuka jalan untuk mengerahkan sebagian dari kekuatan invasi yang telah Rusia kumpulkan di seluruh negeri.
Dalam dua dekrit resmi, Putin menginstruksikan Kementerian Pertahanannya untuk mengambil fungsi penjaga perdamaian di wilayah yang dikuasai oleh separatis itu.
Pengakuan republik-republik yang memisahkan diri dengan membentuk wilayah dan dikuasai oleh pemberontak yang didukung Rusia sejak 2014 ini, memicu kecaman internasional dan sepaket sanksi hukuman ekonomi yang ditargetkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa kepada Rusia apabila terjadi invasi di wilayah tersebut.
Seorang juru masak bernama Artem Ivaschenko yang berasal dari Donetsk dan pindah ke ibu kota, mengatakan bahwa berita mengenai pemberontak di wilayah Donetsk tersebut sebagai berita yang paling menakutkan bahkan sejak kepindahannya delapan tahun yang lalu.
"Saya tinggal di sini, saya sudah kehilangan sebagian dari tanah air saya, itu diambil, jadi saya akan melindunginya," kata Artem Ivaschenko, melansir dari Channel News Asia, Selasa 22 Februari 2022.
AS mengumumkan sanksi pertamanya kepada Rusia dengan mengatakan bahwa Presiden Joe Biden, akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang investasi perdagangan dan pembiayaan baru oleh orang-orang Amerika Serikat ke, dari, atau di dua wilayah pemberontak.
Seorang pejabat kepresidenan Prancis mengatakan Uni Eropa sedang mempersiapkan daftar entitas dan individu Rusia yang akan dikenai sanksi sebagai tanggapan seimbang terhadap langkah yang diambil Putin di wilayah pemberontak.
Di lain sisi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pertemuan dewan keamanan nasionalnya dan akan berpidato nanti malam.
Sebelumnya, dalam pidato nasional televisi selama 65 menit, Putin menyampaikan kemarahannya dan mencerca Ukraina sebagai negara “gagal dan boneka” Barat. Dia menuduh pihak berwenang di Kyiv menganiaya penutur bahasa Rusia dan mempersiapkan “blitzkrieg” atau serangan kilat terhadap wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri di timur Ukraina.
"Adapun mereka yang merebut dan memegang kekuasaan di Kyiv, kami menuntut segera diakhirinya operasi militer mereka. Jika tidak, semua tanggung jawab untuk kemungkinan kelanjutan pertumpahan darah akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab rezim yang berkuasa di Ukraina," kata Putin dalam pidatonya.
VIVA Militer: Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (VSRF)
- NPR
Putin juga menandatangani perjanjian kemitraan dengan pemberontak yang menyatakan kehadiran pasukan militer Rusia diperlukan untuk menjaga perdamaian dan memastikan keamanan.
Rusia sekarang akan mengerahkan pasukan militernya dengan dukungan pejabat separatis, dan Ukraina harus berlapang dada menerima hilangnya sebagian besar wilayah atau menghadapi konflik bersenjata melawan Rusia yang jauh lebih kuat.
Langkah Putin yang mengerahkan pasukan militernya ke wilayah Ukraina membuat Perdana Inggris Boris Johnson angkat bicara dan mengatakan bahwa langkah yang diambil Putin adalah sebuah pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Ukraina.
Kabinet Inggris juga akan mengadakan pertemuan dengan komite darurat COBR, dan Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss berjanji akan memberikan sanksi baru terhadap Rusia.
Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen dan Charles Michel juga berjanji akan memberikan sanksi terhadap mereka yang terlibat dengan tindakan semena-mena Rusia.
Konflik antara Rusia dan Ukraina semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah pecahnya tembakan senjata berat di garis depan timur Ukraina dengan separatis, dan serangkaian insiden yang dilaporkan di perbatasan Ukraina.
Monitor dari badan keamanan Eropa OSCE pada hari Senin melaporkan lebih dari 3.000 pelanggaran gencatan senjata baru di Ukraina timur sehari sebelumnya, dan menjadi pelanggaran tertinggi untuk tahun ini.
Para pejabat Ukraina juga mengatakan bahwa dua tentara dan seorang warga sipil tewas dalam penembakan di desa-desa garis depan pada hari Senin.
